Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Proses distribusi menjadi satu diantara faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2 menit baca4 kali dibaca

Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Proses distribusi menjadi satu diantara faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait hal itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda menggelar Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji bagi 90 penjamah makanan dari 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik ini berlangsung dua hari 9 November sampai 10 November hari ini.
Kepala Dinkes Samarinda Ismed Kusasih menjelaskan, pelatihan ini bertujuan memperkuat pengawasan mutu kesehatan pangan agar setiap porsi MBG memenuhi tiga aspek utama, yakni higienis, aman dan bergiz, mulai dari proses pengolahan di dapur hingga ke tangan siswa di sekolah.
"Mereka diberi bekal pengetahuan tentang bagaimana mengelola makanan dan kita menghadirkan narasumber yang memang berkompeten di bidang masalah makanan dan gizi," kata Ismed disela kegiatan kepada kepada Korankaltim.com.
Selain tata cara pengolahan, materi pelatihan mencakup higiene sanitasi, pemilahan bahan baku hingga penggunaan alat pelindung diri (APD). Pengawasan ketat pada tahap distribusi dinilai penting agar mutu makanan tetap terjaga hingga diterima oleh penerima manfaat.
"Karena distribusi (makanan) seperti kita ketahui itu rata-rata mulai pagi. Jangan sampai ketika mereka sudah mengolah, menyajikan, memproduksi, masalah ini juga menjadi masalah," jelasnya.
Keterbatasan anggaran membuat pelatihan menghadirkan perwakilan dari setiap SPPG yang nantinya menyebarluaskan pengetahuan kepada rekan kerja di unit masing-masing. Ke depan, program ini diupayakan menjadi agenda tahunan melalui pengajuan anggaran DAK Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kegiatan digelar satu kali dalam setahun dan ini sebenarnya memang inisiatif kita mengajukan usulan di dana DAK dari Kemenkes," sebut Ismed.
Pemkot Samarinda sendiri telah membentuk Satgas MBG yang diketuai Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun sebagai pengarah untuk memperketat pengawasan lintas sektor, melibatkan dinkes untuk aspek kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam urusan kebersihan.
Ismed memastikan 59 SPPG di Samarinda telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna mencegah potensi keracunan makanan.
"Selama mereka memenuhi ketentuan tata laksana, hal-hal yang misalnya terjadi (seperti) keracunan itu bisa kita hindari," pungkasnya.
Editor: Aspian Nur
Terkait hal itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda menggelar Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji bagi 90 penjamah makanan dari 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik ini berlangsung dua hari 9 November sampai 10 November hari ini.
Kepala Dinkes Samarinda Ismed Kusasih menjelaskan, pelatihan ini bertujuan memperkuat pengawasan mutu kesehatan pangan agar setiap porsi MBG memenuhi tiga aspek utama, yakni higienis, aman dan bergiz, mulai dari proses pengolahan di dapur hingga ke tangan siswa di sekolah.
"Mereka diberi bekal pengetahuan tentang bagaimana mengelola makanan dan kita menghadirkan narasumber yang memang berkompeten di bidang masalah makanan dan gizi," kata Ismed disela kegiatan kepada kepada Korankaltim.com.
Selain tata cara pengolahan, materi pelatihan mencakup higiene sanitasi, pemilahan bahan baku hingga penggunaan alat pelindung diri (APD). Pengawasan ketat pada tahap distribusi dinilai penting agar mutu makanan tetap terjaga hingga diterima oleh penerima manfaat.

"Karena distribusi (makanan) seperti kita ketahui itu rata-rata mulai pagi. Jangan sampai ketika mereka sudah mengolah, menyajikan, memproduksi, masalah ini juga menjadi masalah," jelasnya.
Keterbatasan anggaran membuat pelatihan menghadirkan perwakilan dari setiap SPPG yang nantinya menyebarluaskan pengetahuan kepada rekan kerja di unit masing-masing. Ke depan, program ini diupayakan menjadi agenda tahunan melalui pengajuan anggaran DAK Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kegiatan digelar satu kali dalam setahun dan ini sebenarnya memang inisiatif kita mengajukan usulan di dana DAK dari Kemenkes," sebut Ismed.
Pemkot Samarinda sendiri telah membentuk Satgas MBG yang diketuai Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun sebagai pengarah untuk memperketat pengawasan lintas sektor, melibatkan dinkes untuk aspek kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam urusan kebersihan.

Ismed memastikan 59 SPPG di Samarinda telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna mencegah potensi keracunan makanan.
"Selama mereka memenuhi ketentuan tata laksana, hal-hal yang misalnya terjadi (seperti) keracunan itu bisa kita hindari," pungkasnya.
Editor: Aspian Nur


Berita Terkini

Berita Terkini


Berita Terkini

Berita Terkini

69 km BaratLaut KEBARMANOKWARI-PAPUABRT
10 Nov 2026, 15:34:04 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG