Upaya tersebut dilakukan melalui workshop penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah. Kegiatan ini menjadi kelanjutan dari seminar pendahuluan yang dilaksanakan di Aula Paroki Gereja Santo Petrus Ujoh Bilang, Selasa (10/11/2026) hari ini.
Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Mahulu Irawan Sanjaya menjelaskan, workshop tersebut bertujuan menghimpun masukan dan data langsung dari pelaku ekonomi kreatif, sekaligus mengidentifikasi potensi, tantangan, serta strategi pengembangan setiap subsektor.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menjaring aspirasi, masukan, dan data riil dari pelaku ekonomi kreatif di tingkat akar rumput. Kami juga membahas potensi, tantangan, serta strategi pengembangan masing-masing subsektor,” kata Irawan.
Pemetaan perlu menyesuaikan perkembangan subsektor ekonomi kreatif yang kini bertambah dari 17 menjadi 21 subsektor berdasarkan ketentuan terbaru dari kementerian terkait.
"Workshop tahap pertama dilaksanakan di Ujoh Bilang dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif dari Kecamatan Long Bagun dan wilayah sekitarnya, ucapnya lagi.
Peserta berasal dari sejumlah subsektor antara lain kriya, seni pertunjukan, musik, kuliner, fotografi, konten kreator, penerbitan dan media. Kegiatan juga melibatkan delapan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai bagian dari unsur yang diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah.
Workshop tahap kedua dijadwalkan berlangsung di Datah Bilang pada 12 November 2026. Kegiatan tersebut akan menjaring masukan dari pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Laham dan Long Hubung.
Penyusunan rencana induk ini juga melibatkan unsur swasta, di antaranya Ratah Timber dan Kalimantan Agro Sejahtera. Keterlibatan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pengembangan potensi ekonomi kreatif di Mahulu.
Dokumen rencana induk tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan subsektor prioritas, visi pengembangan, strategi daerah, serta arah kebijakan ekonomi kreatif ke depan.
Dalam penyusunannya, pemerintah daerah juga masih mempertimbangkan rentang waktu dokumen, apakah mengikuti perencanaan provinsi untuk periode 2025–2030 atau menyesuaikan dengan rencana induk ekonomi kreatif nasional hingga 2045.
Editor: Aspian Nur
Upaya tersebut dilakukan melalui workshop penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah. Kegiatan ini menjadi kelanjutan dari seminar pendahuluan yang dilaksanakan di Aula Paroki Gereja Santo Petrus Ujoh Bilang, Selasa (10/11/2026) hari ini.
Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Mahulu Irawan Sanjaya menjelaskan, workshop tersebut bertujuan menghimpun masukan dan data langsung dari pelaku ekonomi kreatif, sekaligus mengidentifikasi potensi, tantangan, serta strategi pengembangan setiap subsektor.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menjaring aspirasi, masukan, dan data riil dari pelaku ekonomi kreatif di tingkat akar rumput. Kami juga membahas potensi, tantangan, serta strategi pengembangan masing-masing subsektor,” kata Irawan.
Pemetaan perlu menyesuaikan perkembangan subsektor ekonomi kreatif yang kini bertambah dari 17 menjadi 21 subsektor berdasarkan ketentuan terbaru dari kementerian terkait.
"Workshop tahap pertama dilaksanakan di Ujoh Bilang dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif dari Kecamatan Long Bagun dan wilayah sekitarnya, ucapnya lagi.
Peserta berasal dari sejumlah subsektor antara lain kriya, seni pertunjukan, musik, kuliner, fotografi, konten kreator, penerbitan dan media. Kegiatan juga melibatkan delapan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai bagian dari unsur yang diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah.
Workshop tahap kedua dijadwalkan berlangsung di Datah Bilang pada 12 November 2026. Kegiatan tersebut akan menjaring masukan dari pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Laham dan Long Hubung.
Penyusunan rencana induk ini juga melibatkan unsur swasta, di antaranya Ratah Timber dan Kalimantan Agro Sejahtera. Keterlibatan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pengembangan potensi ekonomi kreatif di Mahulu.
Dokumen rencana induk tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan subsektor prioritas, visi pengembangan, strategi daerah, serta arah kebijakan ekonomi kreatif ke depan.
Dalam penyusunannya, pemerintah daerah juga masih mempertimbangkan rentang waktu dokumen, apakah mengikuti perencanaan provinsi untuk periode 2025–2030 atau menyesuaikan dengan rencana induk ekonomi kreatif nasional hingga 2045.
Editor: Aspian Nur