“Kemiskinan ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah kemanusiaan. Jadi tidak hanya pendekatan ekonomi yang harus diambil tetapi juga pendekatan kemanusiaan di semua tingkatan,” ungkap Sofyan.
Salah satu program yang dijanjikannya ialah meningkatkan perekonomian pedesaan dengan mendorong sektor ekonomi, kewirausahaan, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas. “Dalam waktu tiga sampai empat tahun, kami akan mengentaskan sebagian besar rakyat miskin di Kaltim,” ucapnya.
Cara lain yang akan diambil untuk mendorong pemecahan masalah tersebut yakni memanfaatkan potensi SDA. Dia melihat, sejauh ini Kaltim hanya mengekspor bahan mentah seperti batu bara, minyak dan gas.
“Padahal jika itu dimanfaatkan dengan baik, dengan membangun beragam industri hilir, maka akan meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian dengan begitu, anggaran besar dari hilirisasi itu dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Cagub nomor urut 2, Syaharie Jaang mengungkapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan beragam program. Salah satunya memperjuangkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
“Sementara masalah di pedesaan, kami akan menggelontorkan anggaran Rp 1 triliun setiap tahun. Anggaran tersebut kami peruntukan untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” ujarnya.
Cagub Kaltim nomor urut 3, Isran Noor menuturkan, penyelesaian masalah daerah tidak perlu dengan mengumbar janji. Pasalnya, sudah banyak program daerah yang dapat dijalankan. Terlalu banyak konsep hanya akan mubajir.
“Yang penting aksi dan pelaksanaan program itu. Banyak program yang ada dalam pikiran saya untuk dilaksanakan. Kalau sekarang janji terus, tidak akan banyak manfaatnya,” sebutnya.
Pendampingnya, Hadi Mulyadi menambahkan, mereka akan memfokuskan anggaran daerah untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM). Salah satu yang akan diprioritaskannya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
“Saya sudah bertahun-tahun menjadi guru dan dosen. Saya tahu betul bagaimana kehidupan mereka,” ujarnya.
Dia yakin melalui peningkatan SDM, masalah kemiskinan dan pengangguran akan terurai. Pasalnya, SDM dalam menjadi tonggak untuk mendorong peningkatan ekonomi. “Selama ini kami menilai anggaran pendidikan ini belum dimaksimalkan,” ujarnya.
Rusmadi, cagub nomor urut 4 berkata, kemampuan pemerintah daerah dalam penganggaran untuk pembangunan terbilang kecil. Setiap tahun, hanya empat persen anggaran daerah yang dapat dianggarkan untuk pembangunan.
“Makanya kami mendorong peningkatan peran swasta dan korporasi. Jika ingin menyelesaikan masalah daerah, ya bisa saja dilakukan. Tetapi kebersamaan berbagai sektor itu sangat dibutuhkan,” sebutnya.
Terkait peningkatan kesejahteraan, Rusmadi menyebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan usaha milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Salah satu caranya bisa dilakukan dengan meningkatkan peran koprasi untuk membantu BUMDes. Keuangan daerah tidak akan mungkin menutupi seluruh kebutuhan daerah untuk pembangunan. Makanya dibutuhkan maksimalisasi peran swasta,” tuturnya.
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Susilo Ma’aruf menilai debat publik kedua ini setiap calon sudah memberikan pandangan yang jauh lebih baik ketimbang debat pertama.
“Jawaban yang mereka sampaikan terhadap seluruh pertanyaan juga sudah lebih bagus. Saya pikir debat kali ini sudah lebih meningkat dibandingkan yang pertama,” sebutnya. (sab)
