Penulis : Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM,TENGGARONG  – Penurunan daya beli masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai dirasakan pelaku usaha kecil. 

Hasil survei Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar menunjukkan daya beli masyarakat di warung mengalami penurunan hingga 20 persen, dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang turut memengaruhi perputaran ekonomi daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar Sayid Fathullah mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa dipungkiri karena roda perekonomian di Tenggarong masih sangat bergantung pada belanja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Memang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan efisiensi anggaran. Di Tenggarong sendiri mayoritas perputaran ekonomi didominasi oleh ASN, sehingga ketika belanja menurun, dampaknya langsung dirasakan pelaku usaha,” kata Fathullah kepada Korankaltim.com, Senin (29/6/2026).

Situasi tersebut harus dihadapi dengan memperkuat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), komunitas, hingga pelaku usaha agar ekonomi lokal tetap bergerak.

Ia mengutip pesan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang menekankan pentingnya kerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi.

“Bupati bilang kalau tidak kolaborasi bisa kolaps. Artinya kalau berjalan sendiri-sendiri bisa perlahan kalah dengan keadaan,” paparnya.

Sebagai bentuk kolaborasi, Disperindag bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mengembangkan kawasan Gedung Dekranasda sebagai pusat pemasaran produk kerajinan lokal. Namun menurutnya, pemasaran produk saja belum cukup sehingga diperlukan inovasi lain.

Salah satunya melalui Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Kukar yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha muda, mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelatihan hingga pembinaan usaha.

Fathullah menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kukar juga telah memiliki Peraturan Bupati Bena dan Beli Produk Etam yang mendorong penggunaan dan pembelian produk lokal oleh seluruh OPD. Kebijakan tersebut sebenarnya membuka peluang pasar yang besar bagi pelaku UMKM.

“Namun dengan adanya efisiensi anggaran, peluang itu ikut terdampak. Efeknya dirasakan para pelaku usaha, khususnya generasi muda yang sedang semangat membangun usaha,” ujar Fathullah.

Disperindag mencatat penurunan daya beli mencapai sekitar 20 persen berdasarkan survei yang dilakukan terhadap sejumlah warung makan.

“Kalau daya beli lemah memang sulit. Pasar Tangga Arung Square bisa kita ramaikan, tetapi membuat dagangan benar-benar laku itu yang menjadi tantangan. Itu fakta yang kami temukan di lapangan,” sebutnya.

Disperindag meminta para pelaku usaha tidak kehilangan semangat. Pemerintah tetap menyediakan berbagai program pendampingan, pelatihan kelompok, hingga akses permodalan melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik.

Selain itu, pemerintah juga menghadirkan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (WPM) dengan motto ‘Rumah Etam Segalanya’ sebagai pusat konsultasi gratis bagi para calon maupun pelaku usaha.

Penurunan daya beli tersebut menjadi tantangan bersama bagi pemerintah dan pelaku usaha. Melalui kolaborasi, inovasi, serta penguatan kewirausahaan, diharapkan UMKM Kukar tetap mampu bertahan dan bangkit di tengah perlambatan konsumsi masyarakat.

Kondisi penurunan daya beli langsung dirasakan para pedagang makanan di Tenggarong. Derryanto, penjual nasi goreng di kawasan Kota Tenggarong, mengaku omzet penjualannya menurun dibandingkan beberapa waktu lalu.

“Dulu buka sekitar jam lima sore atau setengah enam, sebelum jam sebelas malam dagangan biasanya sudah habis. Sekarang harus menunggu sampai jam dua belas malam, itu pun kadang masih ada yang tersisa,” ujar Derryanto.

Hal serupa diungkapkan Purwanti, pedagang makanan di Kelurahan Timbau. Menurutnya, masyarakat kini lebih selektif membelanjakan uang dan memilih memasak di rumah demi menghemat pengeluaran. “Iya benar, sekarang tidak seramai dulu. Banyak orang memilih makan di rumah karena ingin menghemat pengeluaran,” kata Purwanti.

Editor: Aspian Nur