Imbas Pengawasan Nasional, 32 Perusahaan Sawit Kaltim Dimintai Klarifikasi

Sekretaris GAPKI Kaltim, Nofriansyah, mengatakan pemanggilan tersebut hanya bersifat klarifikasi dan tidak berkaitan dengan pemberian sanksi kepada perusahaan.

“Di Kaltim ada 32 perusahaan yang dipanggil. Itu hanya untuk klarifikasi. Dari jumlah tersebut, 22 perusahaan merupakan anggota GAPKI dan 10 perusahaan lainnya bukan anggota GAPKI,” ujarnya kepada Korankaltim.com, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, klarifikasi dilakukan setelah perusahaan menerima surat dari Kementerian Pertanian. Menindaklanjuti surat tersebut, perusahaan telah menyampaikan penjelasan dan hak jawab atas berbagai hal yang menjadi perhatian pemerintah.

“Kami sudah memberikan hak jawab dan tetap taat terhadap peraturan, termasuk harga yang sudah ditetapkan Disbun,” katanya.

Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pengawasan Kementerian Pertanian terhadap sekitar 300 perusahaan sawit di Indonesia yang sebelumnya disorot terkait tata kelola industri dan implementasi harga tandan buah segar (TBS) petani.

Menurut Nofriansyah, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi adalah pola kemitraan antara perusahaan dan petani. Kemitraan yang jelas dinilai penting agar tidak menimbulkan temuan saat proses pengawasan dilakukan pemerintah.

Selain itu, perlu dilakukan pemetaan antara volume produksi petani dengan kapasitas olah pabrik kelapa sawit (PKS) yang dimiliki perusahaan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara pasokan bahan baku dan kemampuan pengolahan pabrik.

“Produksi petani harus dipetakan dengan kapasitas olah yang dimiliki perusahaan atau pabrik. Ini penting agar tata kelola dan kemitraan berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Di sisi lain, sektor sawit nasional belakangan juga menjadi perhatian publik menyusul penanganan kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang ditangani Kejaksaan Agung. Dalam perkara tersebut, negara telah menerima pengembalian kerugian sebesar Rp13,25 triliun dari sejumlah grup perusahaan sawit, sementara total kerugian yang dihitung mencapai sekitar Rp17,7 triliun.

Meski demikian, Nofriansyah menegaskan klarifikasi yang dilakukan Kementerian Pertanian terhadap perusahaan sawit di Kaltim merupakan proses administratif dan pembinaan, sehingga tidak dapat langsung dikaitkan dengan perkara korupsi ekspor CPO yang ditangani aparat penegak hukum.

Ia berharap proses klarifikasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri sawit sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara perusahaan dan petani di daerah.

Editor: Erwin

Imbas Pengawasan Nasional, 32 Perusahaan Sawit Kaltim Dimintai Klarifikasi

Berita Terkait

Kemarau dan Biaya Logistik Picu Kenaikan Harga Cabai dan Sayuran di Samarinda

F&B Kaltim Tumbuh 13,79 Persen, Bisnis Kuliner Balikpapan Didorong Perkuat Operasional Multi-Outlet

BBM di Kaltim Dipastikan Aman, Pertamina Patra Niaga Siapkan Skenario Perpanjangan Jam Layanan

Kedai dan Kafe Bermunculan, Petani Kopi di Bukit Biru Tenggarong Keluhkan Pasar

Ganti Menkeu, Akademisi UINSI Ingatkan Efektivitas Ekonomi Tak Diukur dari Likuiditas Bank

Daya Beli Warga Kukar Menurun, Disperindag Ungkap Pemicunya

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini