Dalam pertemuan bersama pihak kecamatan, seluruh pemerintah desa, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sejumlah kepala desa menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk menyangkut kepastian hak atas lahan.
Salah satu isu yang mengemuka adalah pemenuhan kewajiban plasma sebesar 20 persen dari perusahaan perkebunan. Selain itu warga juga menyampaikan persoalan lahan eks Calphosphate yang berada di wilayah Kecamatan Loa Kulu.
Ahmad Yani menilai, persoalan pertanahan perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat dan kepastian pemanfaatan lahan. Menurutnya, setiap persoalan harus ditelusuri secara cermat dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah juga diharapkan mengambil peran sesuai kewenangan agar persoalan yang telah lama menjadi keluhan masyarakat dapat menemukan jalan penyelesaian.
“Persoalan yang disampaikan para kepala desa ini harus kita tindak lanjuti. Kita ingin hak masyarakat mendapatkan perhatian dan setiap persoalan bisa ditelusuri secara jelas, sehingga tidak terus menjadi beban warga,” terangnya
Legislator nomor satu Kukar ini menyebut, DPRD Kukar akan mengawal berbagai masukan yang disampaikan dalam reses. Jika diperlukan, persoalan tersebut dapat dibawa ke rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait.
Ia berharap penanganan persoalan pertanahan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak.
“Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kukar berupaya memastikan aspirasi warga mendapat tindak lanjut dan penyelesaian yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” harap Politikus PDIP Kukar ini. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Dalam pertemuan bersama pihak kecamatan, seluruh pemerintah desa, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sejumlah kepala desa menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk menyangkut kepastian hak atas lahan.
Salah satu isu yang mengemuka adalah pemenuhan kewajiban plasma sebesar 20 persen dari perusahaan perkebunan. Selain itu warga juga menyampaikan persoalan lahan eks Calphosphate yang berada di wilayah Kecamatan Loa Kulu.
Ahmad Yani menilai, persoalan pertanahan perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat dan kepastian pemanfaatan lahan. Menurutnya, setiap persoalan harus ditelusuri secara cermat dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah juga diharapkan mengambil peran sesuai kewenangan agar persoalan yang telah lama menjadi keluhan masyarakat dapat menemukan jalan penyelesaian.
“Persoalan yang disampaikan para kepala desa ini harus kita tindak lanjuti. Kita ingin hak masyarakat mendapatkan perhatian dan setiap persoalan bisa ditelusuri secara jelas, sehingga tidak terus menjadi beban warga,” terangnya
Legislator nomor satu Kukar ini menyebut, DPRD Kukar akan mengawal berbagai masukan yang disampaikan dalam reses. Jika diperlukan, persoalan tersebut dapat dibawa ke rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait.
Ia berharap penanganan persoalan pertanahan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak.
“Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kukar berupaya memastikan aspirasi warga mendapat tindak lanjut dan penyelesaian yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” harap Politikus PDIP Kukar ini. (Adv)
Editor: Aspian Nur