Dalam pertemuan tersebut, Ketua RT menyampaikan sejumlah persoalan terutama di sektor infrastruktur seperti usulan pembangunan jembatan, perbaikan jalan, jaringan listrik serta kebutuhan fasilitas umum lainnya yang belum terakomodasi oleh pemerintah kabupaten.
Menanggapi hal itu, Desman mengatakan, aspirasi tersebut akan segera dicek kembali. Mekanisme pengusulan saat ini mensyaratkan kelengkapan administratif yang jelas, meliputi proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, hingga persyaratan teknis lainnya agar dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.
"Dilengkapi proposalnya, titik koordinat lokasi, identitas pengusul dan ada persyaratan lain yang telah ditentukan. Ketentuan ini akan kami sampaikan kembali kepada Ketua RT maupun masyarakat supaya usulan yang diajukan bisa diproses sesuai mekanisme," kata Desman Minang Endianto, Selasa (10/11/2026).
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, warga juga mengeluhkan persoalan akses layanan listrik yang belum merata bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini akan ditinjau lebih lanjut, termasuk menjajaki potensi penanganan melalui program di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terkait kepastian realisasi usulan, pihak legislatif masih akan melihat perkembangan ke depan, mengingat pemhabasan APBD Murni 2027 belum dilaksanakan, sehingga pengawalan usulan masih akan terus berproses.
"Sinergi dengan pihak eksekutif sangat diharapkan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan warga, termasuk melalui optimalisasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan," ungkapnya.
Dari hasil turun langsung ke lapangan, masih banyak kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan RT yang luput dari jangkauan program pemerintah daerah.
"Kami berkomitmen akan terus menjadi jembatan penghubung yang memperkuat penyampaian aspirasi masyataka, supaya wilayah-wilayah yang masih minim perhatian dapat segera mendapatkan perbaikan dan sentuhan pembangunan yang merata," pungkasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Dalam pertemuan tersebut, Ketua RT menyampaikan sejumlah persoalan terutama di sektor infrastruktur seperti usulan pembangunan jembatan, perbaikan jalan, jaringan listrik serta kebutuhan fasilitas umum lainnya yang belum terakomodasi oleh pemerintah kabupaten.
Menanggapi hal itu, Desman mengatakan, aspirasi tersebut akan segera dicek kembali. Mekanisme pengusulan saat ini mensyaratkan kelengkapan administratif yang jelas, meliputi proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, hingga persyaratan teknis lainnya agar dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.
"Dilengkapi proposalnya, titik koordinat lokasi, identitas pengusul dan ada persyaratan lain yang telah ditentukan. Ketentuan ini akan kami sampaikan kembali kepada Ketua RT maupun masyarakat supaya usulan yang diajukan bisa diproses sesuai mekanisme," kata Desman Minang Endianto, Selasa (10/11/2026).
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, warga juga mengeluhkan persoalan akses layanan listrik yang belum merata bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini akan ditinjau lebih lanjut, termasuk menjajaki potensi penanganan melalui program di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terkait kepastian realisasi usulan, pihak legislatif masih akan melihat perkembangan ke depan, mengingat pemhabasan APBD Murni 2027 belum dilaksanakan, sehingga pengawalan usulan masih akan terus berproses.
"Sinergi dengan pihak eksekutif sangat diharapkan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan warga, termasuk melalui optimalisasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan," ungkapnya.
Dari hasil turun langsung ke lapangan, masih banyak kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan RT yang luput dari jangkauan program pemerintah daerah.
"Kami berkomitmen akan terus menjadi jembatan penghubung yang memperkuat penyampaian aspirasi masyataka, supaya wilayah-wilayah yang masih minim perhatian dapat segera mendapatkan perbaikan dan sentuhan pembangunan yang merata," pungkasnya. (Adv)