Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Penyesuaian anggaran daerah tidak menjadi alasan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD menghentikan program pembangunan yang dinilai penting bagi masyarakat.
Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Penyesuaian anggaran daerah tidak menjadi alasan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD menghentikan program pembangunan yang dinilai penting bagi masyarakat.
Sejumlah proyek prioritas yang telah disepakati tetap diarahkan untuk berjalan dengan penerapan skala prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini membuat pemerintah dan legislatif harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan.
Tidak seluruh program dapat ditempatkan pada tingkat kepentingan yang sama. Karena itu program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat akan menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran. "Kondisi dengan keuangan sekarang ini bagaimana bisa dilaksanakan? Terlaksana, tetap terlaksana, tetapi kan tentunya kita tadi jelaskan skala prioritas. Jadi kita mengacu dari semua anggaran, tetapi kita akan pilih-pilih skala prioritas. Di tengah-tengah prioritas itu pun juga ada lagi yang lebih skala prioritas," kata Yono kepada Korankaltim.com di kantor DPRD Kota Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota Senin (5/10/2026).
Satu sektor yang tetap menjadi perhatian adalah pendidikan. Program tersebut diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan gratis dan pembagian seragam sekolah bagi peserta didik.
Selain pendidikan, pembangunan infrastruktur lingkungan dan pelayanan dasar masyarakat juga tetap diprioritaskan. Di antaranya perbaikan semenisasi jalan lingkungan, penambahan penerangan jalan, serta pembangunan infrastruktur penunjang lainnya.
Penyusunan alokasi anggaran dilakukan melalui pembahasan antara DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perencanaan tersebut harus dilakukan secara matang agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Hasil pembahasan selanjutnya akan disempurnakan melalui sidang paripurna setelah terdapat kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar).
DPRD juga memastikan keberadaan pos Biaya Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat atau force majeure. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk penanganan kejadian seperti tanah longsor maupun kerusakan jalan yang membutuhkan penanganan segera.
Sementara sejumlah proyek berskala besar yang sebelumnya telah disepakati bersama antara Pemkot Balikpapan dan DPRD tetap dilanjutkan pada tahun anggaran berjalan. Termasuk proyek dengan skema multi-years contract, seperti pembangunan rumah sakit baru dan sarana pendidikan. Proyek-proyek tersebut ditargetkan dapat diselesaikan sesuai masa bakti kepemimpinan Pemerintah Kota Balikpapan saat ini.
"Itu pembangunan prioritas, ada pembangunan yang riil tentang infrastruktur itu menjadi skala prioritas yang sudah dianggarkan dan disepakati bersama antara TAPD, pemerintah kota, dan DPRD," tutup Yono.
Editor: Aspian Nur






105 kali dibaca

74 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 112 km selatan Lumajang
05 Okt 2026, 09:16:32 WIB • Kedalaman 4 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG