Penulis: David Purba

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Setelah rampung mengadakan Rapat Pemangku Kepentingan untuk Program Perbaikan Perikanan Komoditas Rajungan di Kalimantan Timur pada September 2023 lalu, Aruna masih menjaga komitmennya untuk menindaklanjuti program tersebut.

Demi keberlanjutan laut yang nyata dan serius, pada 14 hingga 16 Mei 2024, tepatnya di wilayah Jenebora dan Tanjung Jumlai, Aruna mengadakan pelatihan bagi Nelayan Aruna dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebagai follow-up kegiatan Program Perbaikan Perikanan atau Fisheries Improvement Project (FIP) Rajungan di Kalimantan Timur.

Pelatihan ini merupakan kegiatan kolaborasi Aruna bersama Yayasan WWF Indonesia dalam program keanggotaannya di Seafood Savers. Agenda ini juga turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur, Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan Balikpapan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan, Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan pemerintah desa setempat.

Data mencatat bahwa nilai ekspor rajungan mencapai USD 448 juta pada tahun 2023. Ironinya, lima tahun belakangan ini, beberapa faktor yang menyebabkan turunnya populasi rajungan kian marak terjadi. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, yang pun aktif terlibat dalam Indonesia Blue Swimming Crab Consortium.

“Beberapa faktor tersebut termasuk perubahan iklim, kurangnya pengawasan, dan praktik perikanan yang tidak berkelanjutan," kata Abdul Halim melalui keterangan tertulisnya, Selasa (11/6/2024).

Menindaklanjuti hal ini, Aruna melaksanakan sejumlah pelatihan yang meliputi beberapa aspek vital, seperti pemahaman mengenai ekosistem dan habitat laut yang berkelanjutan, ancaman terhadap ekosistem, regulasi dalam industri perikanan, penggunaan GPS untuk penangkapan yang lebih efisien dan berkelanjutan, dukungan Pokmaswas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di area setempat, serta penyusunan rencana kerja, dan pelaporan sederhana untuk memantau aktivitas penangkapan.

Sukron Alfi Rintiantoto selaku Capture Fisheries Specialist dari Yayasan WWF Indonesia menegaskan bahwa Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait FIP merupakan kunci. Pelatihan ini menurutnya merupakan awal dari bentuk kolaborasi dalam FIP, khususnya untuk komoditas rajungan di wilayah Kalimantan Timur.

"Oleh karenanya, adalah penting untuk memastikan bahwa para peserta yang diundang benar-benar memahami apa yang kami sampaikan. Kami pun mengadakan post-test untuk menguji kompetensi mereka. Ini merupakan wujud intervensi yang komprehensif, sebuah upaya untuk menghentikan penurunan populasi blue swimming crab atau rajungan," ujar Sukron.

Dalam merealisasikan agenda tersebut, perlu diketahui bahwa Pokmaswas yang Aruna libatkan adalah sebuah badan pengawas yang sejatinya telah terlebih dahulu dibentuk oleh DKP Provinsi Kalimantan Timur. Aruna memberdayakan Pokmaswas melalui program binaan yang Aruna selenggarakan bersama dengan beberapa pemangku kepentingan yang lain.

Keterlibatan berbagai para pemangku kepentingan dipercaya akan membawa berbagai macam perspektif dari masing-masing sektor, sehingga kegiatan FIP dapat sesuai dengan kondisi lingkungan, sosial-ekonomi, dan hukum yang ada.

“Sebelum mengeksekusi agenda positif semacam ini, tentu kita membutuhkan mapping mengenai apa yang warga pesisir setempat perlukan, isu apa yang sedang marak didengar, dan yang lain sebagainya. DKP dan PSDKP Provinsi Kalimantan Timur juga tentu membantu memetakan hal tersebut. Kemudian, kami juga turun tangan langsung untuk memberikan pemahaman tentang ekosistem laut dan ancaman yang dihadapi, serta memperkenalkan materi perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perikanan一mana yang boleh, mana yang tak boleh," Koordinator PSDKP Balikpapan, Hamzah Kharisma.

Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna, Utari Octavianty mengungkapkan, bahwa mereka (nelayan) harus memahami tantangan utama yang tengah dihadapi oleh sektor perikanan rajungan di Kalimantan Timur.

“Rupanya, salah satu solusi atas tantangan yang ada dapat dicapai melalui sertifikasi MSC. Untuk itu, kita kenalkan pula konsep dan kriteria sertifikasi MSC, kemudian manfaat apa saja yang dapat nelayan dan perusahaan peroleh melalui sertifikasi tersebut. Berbicara tentang MSC, tentu kita juga berbicara tentang kepatuhan kita terhadap peraturan keberlanjutan, serta kemampuan kita untuk menjamin pencatatan terkait dengan kegiatan pengawasan penangkapan ikan. One step at a time. Nantinya, jika sudah dilakukan secara efektif di satu titik ini, maka kami juga akan implementasikan ke titik-titik lain,” tutup Utari Octavianty.  (Adv)

Editor: Aspian Nur