JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (27/10) lalu. Selain menyinggung soal Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang sudah disahkan menjadi undang-undang, SBY juga menyinggung soal Kepala BIN Budi Gunawan. 

“Kejadian kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga menerima tekanan dari pimpinan tertinggi BIN terkait Pilkada Papua diminta agar menjadi perhatian serius Presiden,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, beberapa waktu lalu. 

Sempat heboh setelah foto pertemuan Budi Gunawan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, beredar di media sosial. Anjangsana dilakukan di rumah BG Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 5 September lalu.

Selain BG dan Lukas, hadir juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw. Berbagai informasi seliweran, salah satunya membahas soal Pilpres dan Pilkada Papua. 

Menurut Hinca, jangan sampai ada aparat penegak hukum menggunakan posisinya untuk melakukan tekanan karena faktor politik. Partai Demokrat meminta hukum jangan dipolitisasi.

“Presiden Jokowi lagi-lagi merespons dengan baik dan berjanji akan mencari tahu lebih jauh serta memastikan hal-hal serupa itu tidak dikembangkan ke depan.”

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo juga membenarkan jika pertemuan juga menyinggung soal Lukas. “Pak SBY juga meminta kepada Presiden JokoWi agar pejabat-pejabat negara menghindari tindakan yang tidak sepatutnya, sebagaimana yang terjadi saat insiden pemanggilan Gubernur Papua Lukas Enembe,” tandasnya.

Sebelumnya, Lukas dengan tegas membantah jika Polri dan BIN akan memasangkan dirinya dengan Paulus di Pilgub Papua 2018, yang viral beberapa hari ini. Menurutnya, dalam pertemuan itu dirinya melaporkan agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.

“Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus). Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN,” ujarnya dalam keterangan tertulis diperoleh merdeka.com, Jumat (15/9).

‎Pertemuan itu, lanjut dia, membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian pasca-Pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.

Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera dilakukan pelantikan. “Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti,” tuturnya. (mdk)