KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) mengaku kesulitan mencari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada setiap kali perekrutan. Itu berlaku baik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

“Jadi untuk regenerasi petugas KPPS ini sangat susah. Rata-rata petugas KPPS-nya itu-itu terus. Terutama di daerah hulu Kukar,” kata Komisioner KPU Kukar Divisi Teknis, Nofand Surya Gafilah dalam rapat evaluasi pencalonan Pemilu 2019 Kukar yang dihadiri pengurus partai politik di Pondok Jajak Indah, Tenggarong, Selasa (17/12) kemarin.

Rendahnya minat warga untuk menjadi petugas KPPS disinyalir karena minimnya honor. Di Pemilu dan Pileg 2019, honor petugas KPPS untuk ketua saja hanya Rp550 ribu. Sementara untuk anggota KPPS Rp500 ribu. “Yang menarik minat warga mau menjadi petugas KPPS kalau honornya layak. Memang honor itu berkaitan dengan animo orang menjadi petugas KPPS,” ungkap Novand. 

 Nofand juga membantah minimnya warga yang ingin menjadi petugas KPPS karena gagalnya penyelenggara Pemilu untuk mensosialisasikan perekrutan petugas Pemilu. “Bukan itu sebenarnya. Warga berpikir karena honornya kecil,” tegasnya. 

Meski demikian, pihaknya mengaku akan terus gencar melakukan sosialiasi agar ada regenerasi warga yang berminat jadi petugas KPPS. 

Diapun berharap masyarakat bisa sadar untuk ikut menyukseskan Pilkada Kukar 2020 mendatang. “Langkah-langkah yang akan kita lakukan agar petugas KPPS bertambah, dengan melakukan pendidikan politik dan pemahaman terkait penyelenggara,” terangnya.  

Untuk di Pilkada Kukar 2020 terang Novand, honor petugas KPPS akan bertambah. Untuk ketua KPPS, sebut Nofand, sebesar  Rp800 ribu. Sementara anggota KPPS 750 ribu. “Mudah-Mudahan dengan adanya tambahan honor ini, bisa banyak generasi muda yang mau jadi petugas KPPS,” harapnya. 

Sesuai jadwal, perekrutan KPPS akan dilakukan pada Juni 2020. Setiap TPS akan ada lima petugas KPPS. Selain perekrutan KPPS, KPU juga terlebih dahulu akan melakukan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk pendaftaran PPK akan dilakukan pertengahan Januari. Sementara PPS pada Februari. Untuk PPK, PPS dan KPPS di Pilkada Kukar, KPU butuh kurang lebih 11.826 orang. 

Penulis: */Sabri

Editor: M. Huldi