SAMARINDA - Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim yang maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) Provinsi 2019 menggunakan partai lain segera mungkin akan berdampak. Karena pindah partai, mereka akan dicabut haknya sebagai anggota dewan.

Hak anggota dewan dimaksud adalah gaji serta tunjangan yang diterimanya. Hak itu akan dicabut setelah Daftar Calon Tetap (DCT) diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sesuai jadwal, penetapan DCT akan diumumkan pada tanggal 20 September 2018.

Dua anggota dewan yang ‘loncat’ partai politik (parpol), yakni Ketua Fraksi Hanura DPRD Kaltim, Herwan Susanto. Gelaran Pileg 2019 Herwan nyaleg melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kedua, anggota Fraksi Golkar, Andi Harun. Pileg 2019, dia maju caleg untuk kursi provinsi Kaltim di daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda dengan menggunakan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Andi Harun saat ini menyandang status sebagai Ketua Gerindra Kaltim.

Hal itu, berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 3 Agustus 2018, yang menyatakan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang mencalonkan diri dari partai lain tidak lagi menjadi anggota dewan setelah penetapan DCT. 

“Intinya SE ini menyebutkan anggota DPRD yang bersangkutan ketika ditetapkan DCT, maka tidak lagi memiliki status beserta hak, dan kewenangannya,” kata Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun, Selasa (14/8).

Herwan yang ditemui media ini kemarin di Karang Paci usai penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023 mengaku tidak mempermasalahkan terbitnya SE tersebut yang berdampak terhadap dirinya.

“20 September kan otomatis mundur. Artinya hak saya dicabut berdasarkan surat edaran dari Kemenadagri,” tandasnya. (sab)