BALIKPAPAN - Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan membuka peluang selebar-lebarnya kepada komisioner KPU kabupaten/kota peluang untuk menjabat ke KPU Provinsi Kaltim. Dia menyatakan pendaftaran pelamar tak lama lagi akan segera dibuka.

Dia berharap komisioner dari daerah punya keinginan dan nyali untuk berkarier ke jabatan yang levelnya lebih luas. "Harus punya jangkauan yang lebih jauh, jangan pesimis. Kami akan buka selebar-lebarnya peluang itu," kata Pramono, kemarin.

Masa kerja komisioner KPU Provinsi Kaltim saat ini akan segera berakhir. Tentunya, akan ada komisioner yang baru untuk melaksanakan Pemilu Nasional tahun 2019. Dia berharap, komisioner KPU Kaltim yang ada sekarang tidak semuanya mundur.

"Saya ingin hanya sebagian saja yang berganti, tidak semua mundur," kata Pramono yang hadir dalam rapat pimpinan KPU untuk evaluasi gelaran Pilgub Kaltim 2018, yang digelar KPU Kaltim di Hotel Grand Senyiur Kota Balikpapan, Minggu (29/10) malam.

Menurut dia, tahapan rekrutment komisioner dalam waktu dekat sudah akan dimulai. Saat ini komisioner KPU RI sudah menyelesaikan tahapan awal, yakni seleksi panitia seleksi untuk KPU provinsi dan kabupaten/kota.

"Sekarang sudah ada nama-namanya, tingal diumumkan sebentar lagi," kata dia.

Sementara itu Ketua KPU Kaltim, M Taufik mengungkap saat ini sudah ada beberapa anggota KPU kabupaten/kota sudah ada yang berancang-ancang mengikuti seleksi ke KPU Provinsi Kaltim. Menurut dia, sudah banyak yang ingin dari daerah naik ke provinsi.

"Ramaon (Dearnov Saragih) salah satunya kalau tak salah mau ke provinsi, dari Kutim, Fahmi juga akan naik," kata Taufik.

Dalam evaluasi Pilgub Kaltim, Sekretaris KPU Kaltim Syarifudin Rusli mengungkap selama Pilgub diaksanakan KPU Kaltim melakukan penghematan mencapai Rp57,5 miliar. Dana itu kata dia akan dikembalikan kepada pemerintah.

"Ada sejumlah kegiatan yang tak dilaksanakan, jadi dananya tak digunakan," kata Syarifudin Rusli.

Dia merinci salah satu penghematan yang dilakukan adalah karena di Pilgub Kaltim tak ada calon perseorangan, ada juga gelara pilkada yang bersamaan dengan pilgub sehingga terjadi penghematan. Yang tak kalah penting karena tak ada proses hukum yang memerlukan biaya.