MALINAU- Kecelakaan kapal penumpang (speed boat) Anugerah di Tanjung Selor pekan lalu,  serta kandasnya speed boat Harapan Baru Ekspres Malinau di perairan KTT sehari setelahnya, memperbesar ketakutan masyarakat terhadap sistem transportasi laut/sungai di Kaltara. 

Kejadian tersebut juga telah mendorong  masyarakat semakin keras berteriak, menuntut instansi pemerintah terkait  untuk segera membenahi sistem transportasi laut/sungai secara terpadu.  

“Musibah kemarin harus jadi yang terakhir. Jangan ada lagi setelah itu. Makanya kami berharap pemerintah serius membenahi sistem transportasi air ini. Pemerintah daerah dan provinsi duduk bersama membahas perbaikan sistem. Termasuk pihak kementerian,” ungkap Machmud Bali, LSM Lintas 9, belum lama ini. 

Harapan serupa disampaikan Dewi Lestari, warga Malinau Kota. Wanita yang menggeluti dunia usaha ini berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sistem. 

“Yang paling penting sistemnya dibenahi. Pemerintah kan lebih tahu. Tinggal komitmen saja. Tidak bisa main-main lagi dengan masalah transportasi sungai ini. Sudah cukup banyak korban di daerah kita ini,” ungkapnya beberapa waktu lalu. 

Ia meminta pemerintah segera turun tangan secara serius membenahi sistem. Sebab, kalau hanya mengandalkan kesadaran dari para pelaku usaha dan petugas di lapangan sangat sulit. 

Ia mencontohkan, perilaku-perilaku pemilik speed atau petugas di pelabuhan yang masih membahayakan keselamatan penumpang. Yang banyak dan biasa adalah mengangkut penumpang dan barang melebihi kapasitas.

“Padahal kejadian musibah baru kemarin. Eh, nggak mau sadar. Petugas juga sama saja, tidak mau tahu. Penumpang protes bukannya didengar tapi malah dicemooh,” ungkapnya.

Dua kali musibah dalam 6 bulan terkhir dengan 18 korban meninggal adalah potret buram  transportasi air di Kaltara. Bukti nyata buruknya sistem transportasi di wilayah Kaltara. Sementara, transportasi sungai merupakan transportasi utama masyarakat saat ini. 

Untuk Malinau misalnya, lalu lintas masyarakat ke luar daerah, Malinau-Tarakan dan sebaliknya, 80 persen menggunakan transportasi sungai dengan pelayanan 9 kali setiap hari. Begitu juga daerah-daerah lainnya. Karena itulah sudah sangat wajib pemerintah berusaha  menciptakan keamanan dan kenyamanan di sungai/laut ini. Berusaha membenahi sistem sehingga keselamatan lebih terjamin. 

Di tingkat daerah, penguatan terhadap sistem keamanan dan keselamatan pelayaran mungkin sudah dilakukan pemerintah daerah. Dinas Perhubungan Malinau, melalui UPTD Pelabuhan, misalnya, telah melakukan sistem kontrol. Namun, upaya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja melainkan harus terpadu dilalukan oleh seluruh pihak terkait. 

“Pengawasan dan kontrol di Pelabuhan (Malinau), kami lakukan. Terutama berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penumpang,” ungkap Kepala Dinas Perhubungab, H. Kamran Daik beberapa waktu lalu. 

Yang diharapkan masyarakat, upaya serupa dilakukan secara maksimal oleh instansi terkait di Pelabuhan Tarakan. “Kalau di sini diperketat, sistem dibenahi, tapi di sana (Tarakan) nggak, ya percuma juga,” sambung Machmud Bali. 

Ia menilai pembenahan sistem  sudah harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pihak berwenang. Pemprov Kaltara diharapkan serius mendorong perbaikan tersebut. Perbaikan sistem perlu dilakukan sesegera mungkin agar tidak ada lagi maut di sungai. Agar pelayaran penumpang di wilayah Kaltara tidak menjadi teror. (wh)