Menurut Gubernur Harum, serapan anggaran adalah cermin kinerja pemerintah sekaligus amanah dari rakyat melalui APBD. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat, tepat, dan tidak menunda realisasi program hingga akhir tahun.
“Saya minta setiap OPD membuat rencana aksi percepatan penyerapan anggaran, melaporkannya ke TAPD, dan memastikan serapan berjalan baik di setiap triwulan. Jangan tunggu menumpuk di akhir tahun,” kritik Gubernur.
Ia meminta agar setiap hambatan segera dikomunikasikan dengan dirinya. "Saya biasa kerja cepat, kerja tepat. Yang lambat tolong segera konsultasikan ke saya dimana kendalanya," tekan Gubernur.
Para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta fokus pada belanja produktif, jangan habiskan anggaran untuk hal yang tidak bermanfaat bagi rakyat.
Lebih lanjut, Gubernur Harum menegaskan segera melakukan monitoring langsung ke OPD-OPD untuk memastikan realisasi berjalan sesuai arahan. “Saya akan turun langsung ke OPD-OPD. Kalau perlu briefing seminggu dua kali, Senin dan Rabu atau Kamis di OPD,” ucap Gubernur.
Pesan lain disampaikan agar setiap temuan segera ditindaklanjuti serta menjadikan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sebagai pedoman, sehingga tidak ada celah terjadinya penyimpangan.
“Kerja pemerintah bukan sekadar laporan, tapi apa yang benar-benar bisa diberikan untuk seluruh rakyat Kalimantan Timur. Serapan anggaran sesuai perencanaan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Gubernur Harum.
Wagub Seno Aji menambahkan agar semua intervensi program yang dilakukan pemerintah bermanfaat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan.
"Misal kita sudah banyak lakukan intervensi, tapi angka stunting sampai saat ini belum turun signifikan," kata Wagub Seno Aji.
Sebab itulah, intervensi program harus benar-benar tepat sasaran termasuk berdampak pada penurunan pengangguran. Briefing dihadiri Sekda Sri Wahyuni, para Asisten dan kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim. (*/sul/ky)
