Dewan Desak Perombakan Kajian AMDAL di Kaltim, Usulkan Forum Pemantau Lingkungan Berbasis Komunitas

Menurutnya, selama ini AMDAL lebih sering menjadi syarat administratif semata, bukan instrumen perlindungan lingkungan yang efektif.

Lemahnya kualitas pelaksanaan AMDAL yang ditandai dengan rendahnya keterbukaan informasi, minimnya pengawasan dan terbatasnya partisipasi masyarakat.

“AMDAL kerap hanya digunakan sebagai pintu masuk untuk mendapatkan izin usaha. Padahal semestinya kajian ini menjadi pagar awal yang mencegah kerusakan lingkungan sejak dini,” ungkapnya, Rabu (16/7/2025).

Ia menilai bahwa masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lokasi proyek, belum dilibatkan secara utuh dalam proses penyusunan AMDAL.

Warga lokal, justru hanya dijadikan pendengar dalam tahap sosialisasi tanpa ruang untuk memberi masukan yang mengikat.

“Selama ini publik hanya diberi ruang saat semuanya telah disusun. Kita butuh pendekatan baru, di mana masyarakat ikut dilibatkan sejak awal perencanaan,” tegas Fuad.

Tak hanya soal partisipasi, Fuad juga menyoroti pentingnya mekanisme perlindungan hukum bagi warga yang melaporkan pelanggaran lingkungan.

Dia khawatir tekanan dari perusahaan besar di sektor pertambangan, industri atau perkebunan dapat membungkam aspirasi warga.

“Harus ada jaminan perlindungan bagi pelapor. Jangan sampai keberanian warga untuk melapor justru membawa risiko,” katanya.

Fuad juga mengusulkan pembentukan sistem pelaporan lingkungan yang mudah diakses dan terintegrasi dengan aparat penegak hukum.

Hal ini penting agar laporan dari masyarakat tidak terhenti di jalur birokrasi. Ia bahkan menyarankan agar pemerintah daerah membentuk forum pemantau lingkungan berbasis komunitas.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kondisi lingkungan dapat dipantau secara langsung dan data yang diperoleh akan lebih valid.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari meja kantor. Partisipasi warga adalah kunci pengawasan yang efektif,” ucapnya.

Fuad menutup pandangannya dengan menekankan bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha harus saling mendukung dalam menjalankan peraturan yang dibuat.

“Kalau Perda ini hanya berhenti di kertas, tanpa menggerakkan partisipasi warga, maka kita gagal sejak awal. Lingkungan hidup harus dijaga bersama, bukan hanya oleh pemerintah,” tandasnya.

Editor: Erwin

Dewan Desak Perombakan Kajian AMDAL di Kaltim, Usulkan Forum Pemantau Lingkungan Berbasis Komunitas

Berita Terkait

Desa di Kaltim-Kaltara jadi Contoh Pembangunan Hijau, SIGAP Dinilai Mampu Tekan Deforestasi

OJK Kukuhkan Misran Pasaribu Pimpin Kaltim-Kaltara, Fokus Jaga Stabilitas dan Dorong UMKM

Harga Bapokting di Mahulu Pasca Lebaran Relatif Stabil

Banjir Landa Hulu Sungai Selatan, Tim SAR Sabungan Evakuasi Ribuan Warga

Kukar Torehkan Prestasi Nasional

Bupati Lantik Kades Long Beleh Modang

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini