Gubernur Harum Ingatkan Para Kepala OPD Kalau Setiap Rupiah Harus Berdampak Langsung pada Masyarakat

“Saya berharap bapak ibu (kepala OPD) bekerja secara profesional. Bekerja berdasarkan kebutuhan. Ingat, setiap rupiah duit rakyat ini betul-betul harus bisa dipertanggungjawaban,” pesan Gubernur Harum.

Catatan penting lain yang disampaikan Gubernur Harum agar program-program yang dilaksanakan semua OPD harus berdampak langsung kepada masyarakat. Termasuk dalam hal 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Enam SPM Kaltim itu meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan sosial.

Gubernur Harum berpesan agar semua OPD menghindari program seremonial tanpa dampak nyata kepada masyarakat. Menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi anggaran pengadaan dan pelaporan.

“Hindari konflik kepentingan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga,” tegas Gubernur Harum.

“Sekali lagi, catatan saya penting untuk segera ditindaklanjuti karena sangat fundamental. Semua kepala OPD harus memahami visi misi gubernur dan wakil gubernur. Semua termaktub dalam 6 SPM itu,” tandasnya.

Untuk mendukung sukses program yang direncanakan, semua OPD diminta menggunakan data berkualitas, meningkatkan koordinasi lintas OPD, menggunakan data BPS, Bappeda dan sistem informasi sektoral sebagai rujukan program.

“Semua OPD wajib memiliki sistem layanan berbasis digital dan sederhanakan SOP. Ingat, kita adalah pelayan, bukan minta dilayani,” tegas Gubernur lagi.

Mantan Anggota Komisi VII dan III DPR itu juga mengingatkan agar semua OPD mampu memetakan masalah, mencari solusi dan segera melanjutkan dengan eksekusi. Antisipasi semua masalah, laksanakan program sesuai aturan dan hindari terjadinya temuan dan masalah di kemudian hari.

Catatan lain yang juga disampaikan Gubernur Harum antara lain terkait pengembangan pariwisata Kaltim menuju kelas dunia, pemanfaatan potensi sungai dan 0-12 mil laut menjadi penerimaan daerah, konektivitas kebijakan antar-OPD, fokus pendidikan dan kesehatan, akses modal bagi UMKM, kesiapan instansi pangan untuk ketersediaan pangan, pengelolaan sampah, hingga perumahan layak huni.

Selain itu juga dibahas terkait rencana beberapa acara nasional yang akan digelar di Kaltim, seperti kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK di Samarinda dan HUT Dekranas di Balikpapan, 7-9 Juli 2025. Kaltim juga sedang menyiapkan diri untuk pelaksanaan Pekan Daerah (Peda) KTNA di Kutai Barat, 21-27 Juni 2025.
Briefing dihadiri Wakil Gubernur H Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, para Asisten dan kepala OPD Pemprov Kaltim. (*/sul/ky)

Gubernur Harum Ingatkan Para Kepala OPD Kalau Setiap Rupiah Harus Berdampak Langsung pada Masyarakat

Berita Terkait

Desa di Kaltim-Kaltara jadi Contoh Pembangunan Hijau, SIGAP Dinilai Mampu Tekan Deforestasi

OJK Kukuhkan Misran Pasaribu Pimpin Kaltim-Kaltara, Fokus Jaga Stabilitas dan Dorong UMKM

Harga Bapokting di Mahulu Pasca Lebaran Relatif Stabil

Banjir Landa Hulu Sungai Selatan, Tim SAR Sabungan Evakuasi Ribuan Warga

Kukar Torehkan Prestasi Nasional

Bupati Lantik Kades Long Beleh Modang

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini