Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu Wagub Seno Aji didampingi sejumlah pejabat terkait menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi para mahasiswa yang berlangsung secara tertib dan damai.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, lanjutnya, terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa dan apa yang disuarakan menjadi catatan penting bagi semua. “Tuntutan yang disampaikan adik-adik mahasiswa tentu saja menjadi tanggung jawab kita. Meski tanpa demo pun, kami selalu menyuarakan ke pusat,” kata Wagub Seno Aji di depan puluhan demonstran dan awak media.
Saat ini lanjut Wagub Seno, Pemprov Kaltim akan segera merealisasikan program prioritas daerah seperti Program Gratispol. "Alhamdulillah saat ini kita sudah menyelesaikan dasar hukumnya. Dan mulai Juni-Juli, pendidikan gratis akan diluncurkan untuk anak-anak semester 1 (SMA/SMK/perguruan tinggi)," jelasnya.
Berlanjut Januari-Februari 2026, pendidikan gratis akan diluncurkan untuk anak-anak semester 2 hingga 8, dan akan berlangsung terus hingga 2030.
"Insyaallah akan berlaku selamanya. Karena ini kebijakan nasional melalui keputusan MK untuk pendidikan gratis dari tingkat dasar. Dan kami bangga, sebab Kaltim yang pertama melakukan itu," ungkapnya.
Terkait penghentian tambang ilegal, Wagub Seno tegas menjawab hingga saat ini sudah ada 8 perusahaan tambang yang diproses hukum karena terindikasi melakukan penambangan ilegal (tambang batu bara).
"Sudah ada 8 laporan ditindaklanjuti dan akan ada tambahan laporan. Kami membuka laporan umum kepada masyarakat. Kita akan hentikan dan kalau ada peraturan berikutnya untuk menertibkan pertambangan ilegal, maka kita akan mengikuti," bebernya.
Sedangkan tuntutan menagih realisasi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan, Wagub Seno menyebutkan angkanya masih sangat rendah yang dialokasikan dan disalurkan ke masyarakat, termasuk dunia pendidikan.
"CSR pertambangan saat ini hanya Rp1.000 per ton dan hanya menghasilkan Rp500 miliar per tahun. Kami sudah mengusulkan kenaikan menjadi Rp2000 per ton, sehingga minimal Rp1 triliun per tahun kita terima," sebutnya.
Dana CSR ini menurut Wagub Seno, sangat penting guna mendukung membiayai perbaikan sarana prasarana pendidikan (SMA/SMK/perguruan tinggi), termasuk peningkatan insentif guru dan dosen. "Agar para guru dan dosen semakin bergairah mendidik generasi muda Kaltim," ujarnya.
Tata kelola lingkungan hidup terus diperbaiki dan ditingkatkan, selain antisipasi banjir dan kerusakan lingkungan, juga menciptakan kondisi alam dan lingkungan yang asri dan sehat. "Ruang terbuka hijau kita masih kecil kata adik-adik mahasiswa. Samarinda baru 7 persen, padahal minimal 30 persen. Dan ini berlaku untuk semua kabupaten dan kota. Pemprov Kaltim terus mendorong agar ruang terbuka hijau semakin besar guna mengurangi ancaman banjir," harapnya.
Tuntutan lainnya terkait pemerintah harus mengakui dan memenuhi hak masyarakat adat, tegas Wagub Seno mengatakan tanpa dituntut pun pemerintah selalu memperhatikan dan melindungi hak masyarakat adat.
"Masyarakat adat Muluy di Paser sudah mendapatkan penghargaan Kalpataru. Tapi tidak sampai di situ, masih banyak masyarakat adat kita di kabupaten kota yang memerlukan perhatian. Kita segera protect, sehingga mereka bisa hidup tenang di tanah lahirnya," pungkas Wagub.
Para demonstran dipimpin Presiden BEM Unmul Samarinda Maulana menyoroti persoalan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal serta meminta penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk perlindungan hak ulayat masyarakat adat Kaltim. Mereka juga menuntut program prioritas Rudy-Seno segera direalisasikan dalam 100 hari kerjanya.
Aksi demonstrasi berlangsung damai dan setelah pertemuan dengan Wagub Seno Aji, para demonstran membubarkan diri secara tertib. Tampak sejumlah pimpinan perangkat daerah Pemprov Kaltim mendampingi Wagub Seno Aji. (*/yans/sul/ky)
