Manalu mengungkapkan dalam penerapan pembayaran parkir nontunai itu Pemkot Samarinda terus berbenah agar penerapannya semakin lancar dan menutupi ruang-ruang kekurangan. “Selalu kami evaluasi, sementara ini kami masih lakukan uji coba sambil sosialisasi, hingga 1 Juli mendatang baru kami benar-benar menerapkannya,” ungkap Manalu.
Manalu membeberkan dalam waktu dekat pihaknya bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga Samarinda akan menggelar rapat dalam rangka membahas evaluasi penerapan pembayaran parkir nontunai yang belakangan ini telah berlangsung. “Kami akan memantau bagaimana belakangan ini mengenai pendapatan dan pelaksanaannya,” beber Manalu.
Sejauh ini Manalu mengakui juru parkir (jukir) sudah cukup memahami alat penunjang pembayaran parkir nontunai, hanya saja belakangan ini yang perlu diperhatikan oleh pihaknya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. “Yang perlu ditingkatkan ini mengenai kebiasaan masyarakat, makanya perlu ditingkatkan,” sebutnya.
Jika hal itu mulai dibiasakan maka masyarakat juga turut berperan dalam mendukung penekanan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*/kk)
Manalu mengungkapkan dalam penerapan pembayaran parkir nontunai itu Pemkot Samarinda terus berbenah agar penerapannya semakin lancar dan menutupi ruang-ruang kekurangan. “Selalu kami evaluasi, sementara ini kami masih lakukan uji coba sambil sosialisasi, hingga 1 Juli mendatang baru kami benar-benar menerapkannya,” ungkap Manalu.
Manalu membeberkan dalam waktu dekat pihaknya bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga Samarinda akan menggelar rapat dalam rangka membahas evaluasi penerapan pembayaran parkir nontunai yang belakangan ini telah berlangsung. “Kami akan memantau bagaimana belakangan ini mengenai pendapatan dan pelaksanaannya,” beber Manalu.
Sejauh ini Manalu mengakui juru parkir (jukir) sudah cukup memahami alat penunjang pembayaran parkir nontunai, hanya saja belakangan ini yang perlu diperhatikan oleh pihaknya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. “Yang perlu ditingkatkan ini mengenai kebiasaan masyarakat, makanya perlu ditingkatkan,” sebutnya.
Jika hal itu mulai dibiasakan maka masyarakat juga turut berperan dalam mendukung penekanan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*/kk)
