“Pengelolaan DTKS yang berada dalam aplikasi Siks NG, data itu yang digunakan semua bantuan baik berupa bantuan pangan non tunai yang dibayarkan melalui Kantor Pos,” kata Isfihani.
Terdapat 4.700 data yang belum mengalami perbaikan. Jika hanya mengandalkan pengecekan data melalui Cek Bansos, dirinya agak pesimis dengan keauntetikan.
“Perbaikan tadi sudah di sampaikan ada 4700 yang harus diperbaiki baik itu bekerjasama dengan catatan sipil maupun kelurahan,” Jelasnya.
Selain itu, bimtek agar menghasilkan formulasi terbaru untuk menghapus penerima yang tidak layak serta memberikan kelayakan kepada yang berhak menerima bantuan.
“Sementara DTKS kita 228.525 itu kan belom nambah, Artinya ada 3 layak, tidak layak dengan bagaimana menambah yang baru,” ujarnya.
Dia berharap dalam pelaksanaanya di lapangan tidak ada lagi penerima bantuan yang bersistem koloni. Sehingga memang penerima bantuan tersalurkan kepada orang yang membutuhkan.
“Harapan saya adalah lurah dengan RT ini bisa jujur, jangan koloninya saja dan benar-benar juga keluarga miskin, kalau nanti dia setengah miskin atau miskinnya absolut tetap saya masukkan, nanti baru kita verifikasi dan lakukan validasi kembali,” pungkasnya. (*/kk)
