Penanganan kasus anak di Samarinda seharusnya dilakukan berdasarkan konsep yang diatur dalam konvensi hak anak dan peraturan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), lantaran saat ini penanganan itu perlu ada pendekatan masalah dalam penanganan hukum anak yang perlu diatur.
“Sebutannya itu restorative justice yang diatur melalui revisi perda nomor 10 tahun 2013 itu dan itu disesuaikan dengan konvensi hak anak. Sejauh ini masih belum sesuai dengan ketentuan,” sebut Puji.
Dalam perubahan nanti terdapat sejumlah ketentuan yang akan termuat dalam revisi Perda tersebut seperti di antaranya pembentukan rumah aman. “ini akan saling terintegrasi dengan aspek lain terkait dengan perlindungan mulai dari pendidikan hingga kesehatan,” tutup Puji.
Editor: Aspian Nur
Penanganan kasus anak di Samarinda seharusnya dilakukan berdasarkan konsep yang diatur dalam konvensi hak anak dan peraturan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), lantaran saat ini penanganan itu perlu ada pendekatan masalah dalam penanganan hukum anak yang perlu diatur.
“Sebutannya itu restorative justice yang diatur melalui revisi perda nomor 10 tahun 2013 itu dan itu disesuaikan dengan konvensi hak anak. Sejauh ini masih belum sesuai dengan ketentuan,” sebut Puji.
Dalam perubahan nanti terdapat sejumlah ketentuan yang akan termuat dalam revisi Perda tersebut seperti di antaranya pembentukan rumah aman. “ini akan saling terintegrasi dengan aspek lain terkait dengan perlindungan mulai dari pendidikan hingga kesehatan,” tutup Puji.
