Ia menyebutkan bahwa setidaknya dari 28 Propemperda itu terbagi menjadi dua yaitu 18 usulan DPRD Samarinda dan 10 sisanya usulan Pemkot Samarinda. Ia membeberkan bahwa sejumlah usulan yang ada sebagian diantaranya sudah dibahas dan sudah mencapai finalisasi.
Ia menargetkan dari Propemperda yang masih mengantre setidaknya terdapat dua Rancangan Perda (Raperda) yang dapat disahkan dan siap untuk diketuk. “Karena ini ada kaitannya dengan penghematan, kalau hanya satu kemudian kita sahkan sangat boros anggaran,” ucapnya Rabu (10/11)
Namun ia juga menyebutkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah terdapat poin yang menyebutkan bahwa sesuatu Raperda yang dianggap keadan luar biasa dan beberapa ketentuan lainnya dapat tidak melalui Bapemperda. “Ambil salah satu contoh Perda tentang Covid-19,” tandasnya.
penulis : */Vico
Editor : Bambang Irawan
Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak Kamis tanggal 11 November 2021
Ia menyebutkan bahwa setidaknya dari 28 Propemperda itu terbagi menjadi dua yaitu 18 usulan DPRD Samarinda dan 10 sisanya usulan Pemkot Samarinda. Ia membeberkan bahwa sejumlah usulan yang ada sebagian diantaranya sudah dibahas dan sudah mencapai finalisasi.
Ia menargetkan dari Propemperda yang masih mengantre setidaknya terdapat dua Rancangan Perda (Raperda) yang dapat disahkan dan siap untuk diketuk. “Karena ini ada kaitannya dengan penghematan, kalau hanya satu kemudian kita sahkan sangat boros anggaran,” ucapnya Rabu (10/11)
Namun ia juga menyebutkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah terdapat poin yang menyebutkan bahwa sesuatu Raperda yang dianggap keadan luar biasa dan beberapa ketentuan lainnya dapat tidak melalui Bapemperda. “Ambil salah satu contoh Perda tentang Covid-19,” tandasnya.
penulis : */Vico
Editor : Bambang Irawan
Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak Kamis tanggal 11 November 2021
