“Semoga memudahkan daerah meningkatkan investasi, sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat,” kata Isran Noor yang didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Kadis Kehutanan H Amrullah dan Kepala DPMPTSP Kaltim H Puguh Harjanto.
Sementara itu, mendampingi Presiden Jokowi tampak Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Menurut Isran, perizinan tak semua ada di daerah, karena, perizinan pertambangan misalnya dilakukan oleh Pusat. Sedangkan pertambangan merupakan usaha yang sangat berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Jadi, tak semua izin ada di daerah. Contohnya pertambangan. Izin tersebut ada di Pusat, padahal jika Daerah diberikan kesempatan untuk mengawasi tentu akan mudah pengelolaan investasi tersebut,” jelas Isran. (humasprovkaltim)
Editor : Bambang Irawan
Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak Selasa tanggal 10 Agustus 2021
“Semoga memudahkan daerah meningkatkan investasi, sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat,” kata Isran Noor yang didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Kadis Kehutanan H Amrullah dan Kepala DPMPTSP Kaltim H Puguh Harjanto.
Sementara itu, mendampingi Presiden Jokowi tampak Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Menurut Isran, perizinan tak semua ada di daerah, karena, perizinan pertambangan misalnya dilakukan oleh Pusat. Sedangkan pertambangan merupakan usaha yang sangat berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Jadi, tak semua izin ada di daerah. Contohnya pertambangan. Izin tersebut ada di Pusat, padahal jika Daerah diberikan kesempatan untuk mengawasi tentu akan mudah pengelolaan investasi tersebut,” jelas Isran. (humasprovkaltim)
Editor : Bambang Irawan
Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak Selasa tanggal 10 Agustus 2021