Mantan Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda ini menyebut, mereka masih menunggu data dari 160-an desa yang masih blankspot mana yang diprioritaskan agar tidak terjadi duplikasi, sementara yang tidak akan dilakukan oleh Diskominfo Kaltim.
“Pada rakor Diskominfo lalu, kabupaten dan kota sepakat membantu memfasilitasi provider, karena telekomunikasi ini ditangani pihak swasta (bisnis to bisnis). Kami berkolaborasi membantu pihak swasta menyiapkan lahannya untuk mendirikan tower, seperti di Berau,” sebut Faisal.
Seluruh kecamatan di Kaltim sudah masuk dan tidak terjadi blankspot, hanya desa-desanya saja dan target pusat tahun 2022 sudah bebas dari non jaringan internet.
“Jadi masih ada waktu dua tahun, semoga target bisa terealisasi, sehingga seluruh dasa di tanah air tidak lagi terjadi blankspot termasuk Kaltim,” harapnya.
Khusus Pemprov, tim percepatan sudah mendukung dengan anggaran Rp5 miliar, untuk membantu mengatasi blankspot desa-desa di kabupaten/kota pada tahun 2022.
Diakuinya tahun 2021 ini tidak tersedia anggaran untuk mengatasi blankspot, namun tetap berusaha untuk mengatasi daerahnya bekerjasama pihak swasta.
“Yang jelas Samarinda, Balikpapan dan Bontang sudah bebas blankspot. Tujuh kabupaten dan kota lainnya tersisa beberapa desa blankspot. Secara umum, kecamatan sudah aman dan kami harapkan sesuai target pusat pada 2022, seluruh daerah tidak ada lagi blankspot,” papar Faisal.
Editor: Aspian Nur
