Anggota Komisi III DPRD PPU Sudirman kepada awak media menjelaskan bahwa sejatinya dirinya menginginkan rujab Bupati PPU agar diselesaikan supaya bisa fungsional. Pemerintah daerah harus merampungkan karena telah berani memulai pembangunannya.
“Ketika sudah berani meletakkan batu pertama, maka harus ada batu selanjutnya, sampai finishing. Jangan melakukan pekerjaan separuh-separuh,” ungkapnya, Minggu (26/6) kemarin.
Pemerintah dinilai harus memikirkan pengalokasian anggaran untuk kelanjutan rujab tersebut meski tengah dilanda permasalahan defisit keuangan. “Bagaimana soal finansial ya pemerintah harus berpikir mencari solusinya. Apalagi kabupaten ini terbentuk memang belum ada rujab Bupati termasuk DPRD,” akunya.
Rujab itu memang dinilai tidak begitu mendesak, namun telah terlanjur menelan anggaran hingga miliaran rupiah.
Rujab pun dianggap merupakan salah satu hak atau fasilitas yang harus diterima oleh pimpinan kepala daerah. “Kalau urgent, tidak. Tapi itu adalah bagian dari fasilitas, karena ketika menjabat sebagai bupati hak-hak yang didapatkan itu salah satunya rumah jabatan,” jelasnya.
Jika tidak mengalami perubahan desain, Rujab Bupati PPU masih memerlukan tambahan anggaran untuk interior, ornamen, landscape, pagar dan jembatan titian untuk tambatan speedboat.
Penulis: */Erwin
Editor: Supiansyah
