“SDM kami kurang, sekarang ASN (Aparatur Sipil Negara, Red) hanya 23 orang ditambah tenaga honorer 25 orang,” ungkapnya, Senin (11/10) kemarin.
Dengan angka tersebut, maka rasio petugas dengan beban kerja BPN PPU tentunya tidak sebanding. Terlebih ditetapkannya PPU sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru, sehingga membuat masyarakat berbondong-bondong mengurus sertifikat tanah.
“Kalau optimalnya mungkin 75 hingga 100 orang. Itu kalau berbicara optimal,” akunya.
Chandra mengakui SDM yang paling dibutuhkan yakni tenaga yang bertugas untuk melakukan pengukuran tanah hasil usulan pemohon.
“Petugas ukur kami cuma ada empat orang untuk melayani di seluruh PPU,” bebernya.
Keempat petugas ini selain melayani usulan warga, juga bekerja untuk melakukan pengukuran sertifikasi lahan badan jalan nasional dari pelabuhan penyebrangan Penajam hingga perbatasan PPU-Paser.
“Itu salah satu pekerjaan yang agak besar. Terus sertifikasi tower PLN, semua lahan termasuk gardu dan aset lainnya disertifkatin, itu dari ujung ke ujung bisa dibayangkan,” terangnya.
Untuk mengoptimalkan pengukuran tanah tersebut, memang memerlukan penambahan SDM kurang lebih 10 orang. Namun BPN PPU tak bisa serta merta dapat melakukan pemenuhan kekurangan tersebut, mengingat pengangkatan harus melalui prosedur dan diatur oleh pemerintah pusat.
“Untuk masalah pemenuhan SDM itu merupakan kebijakan kementerian pusat. Sudah kami sampaikan kekurangan. Pejabat fungsional di sini saja kurang tujuh orang,” tuturnya.
Ditambahkannya, meski mengalami kekurangan SDM, namun BPN PPU tetap optimis untuk terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat setempat.
penulis : */Erwin
Editor : Bambang Irawan