Plt Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Muliadi kepada korankaltim.com Selasa (27/4/2021) kemarin menjelaskan, keputusan pemberian THR kepada seluruh THL merupakan keputusan penuh dari pimpinan dalam hal ini kepala daerah.
“Secara prinsip, seluruh pegawai biasanya mendapatkan THR. Ini belum melapor dan belum ada juga perintah ke saya dari beliau (Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud),” kata Muliadi
Kemungkinan pada tahun 2021 ini pemerintah daerah tetap memberikan tunjangan keagamaan kepada para tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Dari kebiasaan tahun ke tahun, mereka (THL) mendapatkan THR. Kami lihat dulu kemampuan keuangan daerah berapa, karena kondisi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” sebutnya lagi.
Kepastian termasuk besaran THR akan diputuskan apabila telah mendapatkan lampu hijau dari kepala daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.
Diketahui, pada tahun 2020 lalu, Pemkab PPU menyediakan anggaran kurang lebih Rp4 miliar untuk memberikan THR kepada ribuan THL di lingkungan pemerintahan setempat.
Penulis: */Erwin
Editor: Aspian Nur
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Muliadi kepada korankaltim.com Selasa (27/4/2021) kemarin menjelaskan, keputusan pemberian THR kepada seluruh THL merupakan keputusan penuh dari pimpinan dalam hal ini kepala daerah.
“Secara prinsip, seluruh pegawai biasanya mendapatkan THR. Ini belum melapor dan belum ada juga perintah ke saya dari beliau (Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud),” kata Muliadi
Kemungkinan pada tahun 2021 ini pemerintah daerah tetap memberikan tunjangan keagamaan kepada para tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Dari kebiasaan tahun ke tahun, mereka (THL) mendapatkan THR. Kami lihat dulu kemampuan keuangan daerah berapa, karena kondisi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” sebutnya lagi.
Kepastian termasuk besaran THR akan diputuskan apabila telah mendapatkan lampu hijau dari kepala daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.
Diketahui, pada tahun 2020 lalu, Pemkab PPU menyediakan anggaran kurang lebih Rp4 miliar untuk memberikan THR kepada ribuan THL di lingkungan pemerintahan setempat.
Penulis: */Erwin