Karena melalui BUMKam, lanjutnya, masyarakat akan dibina dan dibimbing dalam pengolahan produk pertanian padi, sampai penjualannya nanti.
“Rencananya sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Bupati, dan sebagai salah satu program percepatan swasembada pangan untuk beras padi lahan kering, kita siapkan BUMKam ini menjadi penopang,” jelasnya saat dihubungi Koran Kaltim, Selasa (22/6), kemarin.
Kedepan, pihaknya bersama tenaga teknis dan petinggi kampung akan melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap BUMKam pada masing-masing kampung. Diharapkan pada tahun 2023 swasembada pangan dapat tercapai secara bertahap.
“Kemarin hasil rapat dengan Dinas Pertanian, hampir 50% kampung di Mahulu sudah siap untuk lahan padi lahan keringnya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah mulai mempesiapkan strategi penjualan produk berasnya, seperti packaging, harga, atau pembeli produknya nanti. Target utamanya adalah penduduk Mahulu, terutama pegawai pemerintahan yang bekerja di Mahulu.
Apabila sasaran pembeli sudah tercapai semua dan stok beras masih tersedia, barulah Pemkab Mahulu akan menjual produk beras tersebut ke luar daerah, seperti Kabupaten Kutai Barat, ataupun wilayah Kabupten Malinau, dna Kalimantan Utara.
Penulis : */ Yosafat
Editor : Bambang Irawan
