Pemusnahan dilakukan terhadap barang sitaan dan temuan hasil penegakan peraturan daerah (perda) yang terakumulasi sejak Desember 2025 hingga 2026.
Seluruh barang bukti tersebut dipastikan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan penyidikan maupun proses penegakan hukum.
Kepala Satpol PP Samarinda Anis Siswantini menjelaskan, pemusnahan diambil lantaran sebagian barang bukti tidak dapat diproses lebih lanjut hingga jalur Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
Hal ini terjadi karena pemilik barang tidak diketahui keberadaannya atau enggan memenuhi panggilan petugas.
“Barang ini pemiliknya tidak ada, tidak bisa diproses, dan tidak mau datang. Sehingga kita tidak bisa tipiringkan,” kata Anis.
Barang bukti yang telah diendapkan lebih dari tiga bulan tanpa diambil pemiliknya diusulkan untuk dimusnahkan. Langkah ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan serta Kepolisian selaku pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Secara keseluruhan, terdapat 23 jenis barang bukti yang dimusnahkan. Selain ribuan botol minuman beralkohol, petugas memusnahkan 1.246 botol alkohol kecil, 1.125 pipet, 512 suntikan, 61 payung, 45 set kelengkapan badut, 35 unit baliho, lima gerobak, tiga sepeda, serta berbagai perlengkapan pedagang kaki lima (PKL).
Sementara delapan tabung elpiji 3 kilogram (kg) yang masuk dalam daftar penertiban dipisahkan dan tidak ikut dimusnahkan. Tabung gas tersebut dititipkan sementara di kantor Satpol PP sebelum diserahterimakan kepada pihak Pertamina.
“Kami sudah koordinasi dengan Pertamina, di mana Pertamina wajib mengevakuasi tabung tersebut,” jelasnya.
Anis meminta warga yang merasa barangnya terangkut dalam razia untuk segera mengurus pengambilannya di kantor Satpol PP tanpa dipungut biaya, sepanjang belum masuk dalam tahapan persidangan.
“Para pelanggar itu ambil saja, tidak bayar, gratis di Satpol PP. Tetapi kalau sudah masuk tipiring, nanti tergantung hakim,” tegasnya.
Editor: Aspian Nur
Pemusnahan dilakukan terhadap barang sitaan dan temuan hasil penegakan peraturan daerah (perda) yang terakumulasi sejak Desember 2025 hingga 2026.
Seluruh barang bukti tersebut dipastikan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan penyidikan maupun proses penegakan hukum.
Kepala Satpol PP Samarinda Anis Siswantini menjelaskan, pemusnahan diambil lantaran sebagian barang bukti tidak dapat diproses lebih lanjut hingga jalur Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
Hal ini terjadi karena pemilik barang tidak diketahui keberadaannya atau enggan memenuhi panggilan petugas.
“Barang ini pemiliknya tidak ada, tidak bisa diproses, dan tidak mau datang. Sehingga kita tidak bisa tipiringkan,” kata Anis.
Barang bukti yang telah diendapkan lebih dari tiga bulan tanpa diambil pemiliknya diusulkan untuk dimusnahkan. Langkah ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan serta Kepolisian selaku pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Secara keseluruhan, terdapat 23 jenis barang bukti yang dimusnahkan. Selain ribuan botol minuman beralkohol, petugas memusnahkan 1.246 botol alkohol kecil, 1.125 pipet, 512 suntikan, 61 payung, 45 set kelengkapan badut, 35 unit baliho, lima gerobak, tiga sepeda, serta berbagai perlengkapan pedagang kaki lima (PKL).
Sementara delapan tabung elpiji 3 kilogram (kg) yang masuk dalam daftar penertiban dipisahkan dan tidak ikut dimusnahkan. Tabung gas tersebut dititipkan sementara di kantor Satpol PP sebelum diserahterimakan kepada pihak Pertamina.
“Kami sudah koordinasi dengan Pertamina, di mana Pertamina wajib mengevakuasi tabung tersebut,” jelasnya.
Anis meminta warga yang merasa barangnya terangkut dalam razia untuk segera mengurus pengambilannya di kantor Satpol PP tanpa dipungut biaya, sepanjang belum masuk dalam tahapan persidangan.
“Para pelanggar itu ambil saja, tidak bayar, gratis di Satpol PP. Tetapi kalau sudah masuk tipiring, nanti tergantung hakim,” tegasnya.
Editor: Aspian Nur