Ketua Komisi 1 DPRD Paser Hendrawan Putra menyampaikan bahwa penanganan bencana perlu keterlibatan seluruh pemangku kebijakan.
“Makanya sangat diperlukan koordinasi antara seluruh elemen dan instansi dengan kami sebagai lembaga DPRD Paser,” ucap Hendrawan Putra, Senin (30/5).
Sejatinya, DPRD Paser bukan hanya lembaga yang berdiri berdasarkan unsur politik semata. Namun di dalam lembaga legislatif tersebut juga terdapat anggota dewan memiliki disiplin ilmu yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan daerah.
“Termasuk juga teknis penanganan bencana ini,” ucapnya.
Hendrawan menjelaskan beberapa hal yang perlu dijadikan fokus penanganan seperti saat bencana banjir pada 22 April 2022 lalu. Tidak bisa dilaksanakan di wilayah yang terjadi banjir saja.
“Perlu bagi kita mengetahui terlebih dahulu di hulu dan hilir sungai. Terlebih lagi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Telake dan Sungai Kandilo,” terangnya.
Berdasarkan pada hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pendangkalan Sungai Kandilo dan Telake sudah sangat riskan. Diketahui kedalaman di hilir sungai saat ini hanya mencapai 1,5 meter.
“Kedalaman ideal untuk sungai berkisar 10 meter. Namun untuk Sungai Kandilo dan Sungai Telake hanya mencapai 1,5 meter. Hal ini menyebabkan potensi banjir,” terangnya.
Disampaikan juga dalam RDP tersebut, dinas terkait mengaku anggaran untuk penanganan bencana alam masih minim. Hanya Rp3 miliar untuk menangani Kabupaten Paser dengan luasan 11.604 Km².
“Dari dinas tadi mengaku bahwa anggaran masih minim, jadi mereka kesulitan untuk melakukan penanganan bencana alam,” ungkapnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD Paser bisa saja menyalurkan pokok-pokok pikiran untuk penanganan bencana alam dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Paser. Tentunya dinas terkait harus memberikan data yang akurat terlebih dahulu.
“Kami di lembaga DPRD ini bukan hanya sekedar jabatan politis. Kami juga bisa berkoordinasi secara teknis, apalagi untuk mengatasi permasalahan bencana alam ini. Tapi satu yang kami minta, kami membutuhkan data. Terbuka dan komunikatif,” ucapnya.
Hendrawan menyebut DPRD bukanlah jabatan teknis yang hanya berkutat di sisi pelaksanaan. Maka dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, akan membuat program pengentasan bencana alam yang bersinergi.
“Kami bisa bersinergi dengan program pembangunan Pemkab Paser, terlebih lagi untuk penanganan bencana alam. Kami mengerti dimana yang pantas sebagai daerah resapan air, di sini area tangkapan airnya kurang,” tuturnya.
Selanjutnya, pendangkalan sungai juga bisa diakibatkan dari adanya aktivitas penggalian logam berat. Berkaitan dengan itu, pihaknya telah menyampaikan kepada stakeholder terkait agar melakukan pemanggilan pada sejumlah perusahaan. Sehingga diketahui secara pasti sumber dari logam berat yang dimaksudkan.
“Logam berat memang sampai saat ini masih kategori aman, tapi tidak boleh diremehkan. Makanya, kami meminta stakeholder terkait agar melakukan pemanggilan ke beberapa perusahaan. Untuk itu perlu yang nama-nya koordinasi,” pungkas-nya. (*/kk)
