“Surat edaran sudah kami buatkan dan ditandatangani kemudian distribusikan ke tiap OPD untuk pemetaan jumlah TK2D,” ujarnya
Setelah dilakukan pendataan, pihaknya akan segera melakukan peng-input-an melalui sistem yang sudah disiapkan BKN. Selanjutnya BKPP Kutim juga akan bersurat dan berkoordinasi dengan BKN.
“Karena skemanya (pendataan sesuai kebutuhan KemenPAN-RB) belum disampaikan ke daerah,” ulasnya.
Untuk itu, dengan adanya edaran KemenPAN-RB dimaksudkan untuk mengingatkan kembali para pejabat pembina kepegawaian (PPK), bahwa sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing.
“Hal itu akan terus diupayakan untuk mewujudkan kejelasan berupa status, karier dan kesejahteraan para honorer yang bersangkutan,” tukasnya.
Penulis: */Zulhamri
Editor: Supiansyah
“Surat edaran sudah kami buatkan dan ditandatangani kemudian distribusikan ke tiap OPD untuk pemetaan jumlah TK2D,” ujarnya
Setelah dilakukan pendataan, pihaknya akan segera melakukan peng-input-an melalui sistem yang sudah disiapkan BKN. Selanjutnya BKPP Kutim juga akan bersurat dan berkoordinasi dengan BKN.
“Karena skemanya (pendataan sesuai kebutuhan KemenPAN-RB) belum disampaikan ke daerah,” ulasnya.
Untuk itu, dengan adanya edaran KemenPAN-RB dimaksudkan untuk mengingatkan kembali para pejabat pembina kepegawaian (PPK), bahwa sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing.
“Hal itu akan terus diupayakan untuk mewujudkan kejelasan berupa status, karier dan kesejahteraan para honorer yang bersangkutan,” tukasnya.
Penulis: */Zulhamri
Editor: Supiansyah
