“Harus sinergi dengan kearifan lokal. Kalau mau, rekrut tenaga kerja. Kalau lulus, silakan dididik khusus dengan bahasa Mandarin sebelum kerja, itu yang benar,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta Disnaker segera menyampaikan ke PT Kobexindo agar rekrutmen dengan syarat bahasa Mandarin harus ditiadakan. Jika pihak perusahaan masih ngotot memberlakukan syarat tersebut, maka pihaknya meminta pimpinan DPRD segera mengadakan rapat paripurna serta membuat tim menginvestigasi.
“Jika perusahan mensyaratkan tenaga kerja harus bisa bahasa Mandarin, maka ini namanya penjajahan model baru atau jenis imperialisme baru. Sama saja mereka menutup akses tenaga kerja dari Kutim untuk ikut bekerja di perusahaan itu, kalau syaratnya bahasa Mandarin. Sebab rasanya tidak akan ada tenaga kerja dengan kelas operator, bisa bahasa Mandarin,” sebutnya.
Penulis : */Zulhamri
Editor : Bambang Irawan
“Harus sinergi dengan kearifan lokal. Kalau mau, rekrut tenaga kerja. Kalau lulus, silakan dididik khusus dengan bahasa Mandarin sebelum kerja, itu yang benar,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta Disnaker segera menyampaikan ke PT Kobexindo agar rekrutmen dengan syarat bahasa Mandarin harus ditiadakan. Jika pihak perusahaan masih ngotot memberlakukan syarat tersebut, maka pihaknya meminta pimpinan DPRD segera mengadakan rapat paripurna serta membuat tim menginvestigasi.
“Jika perusahan mensyaratkan tenaga kerja harus bisa bahasa Mandarin, maka ini namanya penjajahan model baru atau jenis imperialisme baru. Sama saja mereka menutup akses tenaga kerja dari Kutim untuk ikut bekerja di perusahaan itu, kalau syaratnya bahasa Mandarin. Sebab rasanya tidak akan ada tenaga kerja dengan kelas operator, bisa bahasa Mandarin,” sebutnya.
Penulis : */Zulhamri
Editor : Bambang Irawan