Bupati Paparkan Rencana Tata di Kementerian ATR/BPN

KORANKALTIM.COM, JAKARTA – Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono dan Kepala Perangkat Daerah terkait mempresentasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan persetujuan substansi dari kementerian ATR/BPN dalam rangka Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terkait dengan rencana detail tata ruang wilayah kecamatan Sebulu dan Marangkayu, pada Rapat Koordinasi lintas sektor pembahasan RTRW dan RDTR , di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (30/9).

“Tadi sudah kita presentasikan tentang rencana tata ruang Kecamatan Sebulu dan Marangkayu. Beberapa masukan sudah diberikan untuk pengembangan wilayah kecamatan tersebut,” kata Aulia ditemui setelah acara itu.

Dengan harapan Kementerian ATR/BPN dapat mempercepat proses penerbitan persetujuan substansi sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Perkada dalam mempercepat iklim investasi dan rencana pembangunan yang menjadi program prioritas pembangunan di Kukar.

“Dari pihak Kementerian ATR/BPN Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, sudah menanggapi dan dalam 21 hari setelah hari ini paling lambat akan keluar persetujuan substantif. Setelah itu akan diterbitkan peraturan Bupati terkait dengan rencana detail tata ruang wilayah Sebulu dan Marangkayu,” ujar Aulia.

Aulia sangat berharap kedepan semua yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga bisa terintegrasi dengan Sistem OSS (Online Single Submission) digunakan sebagai platform elektronik untuk mengurus PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), yaitu dokumen yang menyatakan kesesuaian kegiatan usaha dengan rencana tata ruang selain Rencana Detail Tata Ruang. Pelaku usaha mengajukan permohonan PKKPR melalui situs oss.go.id, yang kemudian akan meneruskan permohonan tersebut ke kementerian atau dinas terkait untuk verifikasi dan penerbitan persetujuan.

“Kita berharap melalui sistem ini ketika orang mengajukan PKKPR atau ijin lokasi itu akan terjadi secara otomatis kesesuaian wilayahnya sudah sesuai sehingga proses perijinan bisa semakin gampang dan investasi di Kukar bisa lebih mudah lagi,” harapnya. (adv/prokom06/si/mh)

Bupati Paparkan Rencana Tata di Kementerian ATR/BPN

Berita Terkait

Desa di Kaltim-Kaltara jadi Contoh Pembangunan Hijau, SIGAP Dinilai Mampu Tekan Deforestasi

OJK Kukuhkan Misran Pasaribu Pimpin Kaltim-Kaltara, Fokus Jaga Stabilitas dan Dorong UMKM

Harga Bapokting di Mahulu Pasca Lebaran Relatif Stabil

Banjir Landa Hulu Sungai Selatan, Tim SAR Sabungan Evakuasi Ribuan Warga

Kukar Torehkan Prestasi Nasional

Bupati Lantik Kades Long Beleh Modang

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini