Forum ini dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai instansi, di antaranya Satpol PP Kukar, Dinas Kesehatan, UPT P2TP2A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Polres Kukar, Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, serta jajaran internal DP3A.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar, Purnomo hadir sebagai narasumber utama dengan materi bertajuk ‘Strategi Mendorong Regulasi Perda Perlindungan Perempuan’.
“Advokasi kebijakan berkaitan langsung dengan perlindungan perempuan, jadi memang kita berharap bahwa semua perangkat daerah harus aware terhadap perlindungan perempuan karena ini merupakan bagian dari proses pembangunan gender di daerah sebagaimana yang sudah kita laksanakan yaitu menghadirkan kebijakan di level daerah,” kata Hero kepada korankaltim kemarin.
Ia mengungkapkan saat ini Pemkab Kukar belum ada produk kebijakan yang secara spesifik terkait perlindungan perempuan. Oleh karena itu diharapkan nanti produk kebijakan ini bisa merangkul semua kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan langsung dengan perlindungan perempuan dan anak.
“Kita minta selaku pengambil kebijakan Pak ketua sebagai narasumbernya dan Kabag Hukum sebagai narasumbernya sehingga bisa memberikan avokasi kepada peserta khususnya dari beberapa OPD yang berkaitan berhubungan langsung dengan tugas fungsi perlindungan perempuan dan anak agar bisa terlibat memperkuat kehadiran atau pembentukan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak,” ungkapnya.
Saat ini upaya pengolahan produk hukum masih berproses, diharapkan sebelum itu sudah terbentuk Pemkab Kukar sudah punya beberapa perbup atau sudah punya peraturan pelaksanaan terkait langsung dengan perlindungan perempuan. Karena memang diakui Hero secara nasional terkait undang-undang tentang perlindungan perempuan juga belum hadir. “Yang jelas kita ingin meng-inisasi di daerah, saat ini sedang berproses, kita berharap nanti semua OPD memanfaatkan ketika nanti sudah ada perda-nya maka bisa memanfaatkan potensi masing-masing sebagai bagian untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (*)
