Tim ini melibatkan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Disperkim sendiri, sebagai wujud kolaborasi antarlembaga dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan air bersih.
"Kami lagi bentuk tim lintas OPD, dan intervensi ini fokus pada pengelolaan SPAM yang dilaksanakan oleh BUMDes atau KPS-SPAM Desa," ungkapnya.
Sebagai langkah awal, satu proyek SPAM desa sudah berhasil berjalan di Desa Sedulang. Pengelola lokal telah diberikan pelatihan teknis oleh PDAM, mencakup aspek administratif seperti sistem pembayaran, penagihan, hingga teknik pencampuran bahan kimia untuk pengolahan air.
"Pengelola SPAM desa tersebut telah mendapatkan pelatihan dari PDAM, mencakup administrasi pengelolaan, sistem pembayaran, mekanisme penagihan, serta perhitungan dan pencampuran bahan kimia untuk pengolahan air. Saat ini kerja sama tersebut sudah mulai berjalan, dan ke depannya kami akan melakukan intervensi di lokasi-lokasi lain yang belum optimal pelayanannya," ujarnya.
Aidil menambahkan, keberhasilan di Desa Sedulang menjadi model untuk pengembangan serupa di desa-desa lainnya. Tahun ini, pihaknya akan menyasar wilayah-wilayah yang belum optimal terlayani, terutama yang memiliki keterbatasan sumber air baku.
"Ini termasuk daerah Muara Jawa dan Samboja yang masih memiliki tantangan akses air bersih karena jarak sumber air yang cukup jauh, termasuk daerah jangkauan kami untuk peningkatan kualiatas air," ucapnya.
Selain itu, Disperkim juga merencanakan intervensi lanjutan di kawasan Kota Bangun, khususnya di Desa Loleng dan Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun, Di wilayah Kedang Ipil, pembangunan SPAM perkotaan sedang diselesaikan untuk menjangkau kawasan Kota Bangun Darat dan sekitarnya. "Kita ingin masyarakat di wilayah hulu dan tengah Kukar juga mendapatkan hak yang sama atas layanan air bersih," tegasnya.
Menurut Aidil, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi bukan hanya proyek fisik, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial pemerintah kepada masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pihaknya juga memprioritaskan pembangunan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan sebagai bagian dari layanan dasar yang vital.
“Harapan kami, apa yang kami bangun ini benar-benar menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Karena secara umum, tupoksi kami memang melayani kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, air minum, sanitasi, penerangan jalan umum, hingga jalan lingkungan,” tutupnya. (adv)
