Untuk pelaksanaan Bimtek, pemerintah desa diperkenankan dapat melaksanakan di lingkungan desa atau di luar
“Desa bakungan ada 20 RT, jadi Ketua Sekretaris Bendahara semuanya diberikan pelatihan dan bimtek,” kata Arianto.
Arianto mengungkapkan adapun materi bimteknya yang diberikan tentunya hal-hal berkaitan dengan kelembagaan RT, kemudian tugas fungsinya sampai dengan administrasi dan laporan kegiatan yang dilakukan.
“Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan program BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) RT, itu materi yang disampaikan terus berkaitan juga dengan adminduk,” ungkapnya.
Hadirnya Kadis PMD di Bimtek RT ini menurutnya adalah sebagai bentuk tanggung jawab moril dirinya selaku pimpinan. Disampaikan Arianto pada setiap pelaksanaan Bimtek pengurus RT ini, dirinya lah yang paling berkepentingan untuk bertemu dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan salah satunya pengurus RT.
“Karena ini memang kewajiban kami untuk mengurus mereka, jadi ketika saya bisa menemui langsung ya harus ketemu, karena saya yang berkepentingan. Saya harus memastikan bahwa mereka itu diurusi difasilitasi jangan sampai mereka tidak paham tugas fungsi mereka dan akhirnya masyarakat juga yang rugi,” tegasnya.
Menurutnya, pengurus RT adalah ujung tombak layanan pemerintahan, jadi DPMD Kukar harus memastikan bahwa pengurus RT yang terdiri Ketua Sekretaris dan Bendahara ini harus terfasilitasi dan dibina dengan baik.
“Mereka ini harus difasilitasi dan dibina sampai mereka betul-betul paham bahwa mereka sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa dan RT nya,” pungkas Arianto.
Editor: Erwin
