“DDP memang kegiatan ini diinisiasi DPMPD Kaltim karena mereka punya anggaran untuk melakukan kegiatan itu di Kukar sebanyak 104 desa kelurahan di APBD murni provinsi,” kata Arianto.
Kegiatan di Balikpapan adalah pra laporannya, Arianto mengungkapkan direncanakan Desember sudah selesai semua tahapannya dan akan diserahkan datanya kepada Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui DPMPD Provinsi Kaltim.
“Pentingnya DDP dia berbasis koordinat jadi menggunakan drone untuk memotret detail wilayah desa sampai administrasi, potensi, kemudian data kependudukan, data kemiskinan, data pengangguran sampai kepada data kepemilikan rekening bank kepemilikan aset itu terpotret dengan adanya survey yang dilakukan oleh tim DPP,” ungkapnya.
DDP tersebut bersifat survei dan kewilayahannya berbasis drone sehingga benar-benar detail. Dengan program ini sangat membantu, mulai dari pemerintahan tingkat bawah sampai pemerintah tingkat dengan adanya program DDP ini.
Pemerintahan di semua tingkatan bisa melihat sebuah desa secara detail, jadi akan terpotret data kemiskinan, pendidikan, kesehatan.
“Dimana yang bermasalah itu bisa diintervensi secara tepat sasaran inilah yang kemarin direspon bupati kenapa kita menerima program ini dan mengusulkan kepada desa kelurahan yang belum didata berkaitan dengan program ini akan dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara tahun selanjutnya,” tegasnya.
Editor: Erwin
