Dalam sambutannya Plt Kepala Dinsos Kukar Yuliandris Suherdiman mengatakan perjanjian kerja sama ini dalam tahapannya dilakukan cukup cepat. Diawali dengan diskusi ringan bersama Kasi Datun kemudian memberikan arahan tahapan-tahapan yang dilakukan sehingga pada akhirnya bersepakat dilakukanlah PKS ini.
“Alhamdulillah ini bisa dilakukan, dinas social ini mempunyai tugas yang sangat riskan dan tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi masalah-masalah hukum perdata,” kata Yuliandris.
Ia menyebutkan Dinsos Kukar menanungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berjumlah 20. LKSA ini dulunya biasa disebut dengan panti asuhan dan dalam perjalanannya tentu lembaga ini diharapkan harus bisa mengantisipasi kejadian-kejadian terkait hukum. “Kita bisa belajar dengan terjadinya kasus hukum seperti yang dialami oleh anak dari artis Vanesa Angel, itu kan anak dari almarhum diperebutkan hak asuhnya oleh pihak dari perempuan dan laki-laki. Ini menjadi pelajaran kita minimal kita Dinsos bisa mengantisipasi kejadian semacam itu,” sebutnya.
Setelah dilakukan PKS ini diharapkan akan ada pertemuan yang lebih intensif lagi antara pihak Dinsos Kukar dengan Seksi Datun Kejari Kukar untuk menyusun rencana kegiatan dari hal-hal apa saja yang tertuang di dokumen PKS yang telah ditandatangani. “Yang kita harapkan dari PKS ini memberikan pencerahan kepada Dinsos dengan informasi mengenai hal-hal perdata dan lainnya, kami masih awam mengenai masalah perdata yang mungkin terjadi di Dinas Sosial, jadi dengan ini kami harap bisa lebih teknis lagi dalam menyikapinya,” terangnya. (*)
Dalam sambutannya Plt Kepala Dinsos Kukar Yuliandris Suherdiman mengatakan perjanjian kerja sama ini dalam tahapannya dilakukan cukup cepat. Diawali dengan diskusi ringan bersama Kasi Datun kemudian memberikan arahan tahapan-tahapan yang dilakukan sehingga pada akhirnya bersepakat dilakukanlah PKS ini.
“Alhamdulillah ini bisa dilakukan, dinas social ini mempunyai tugas yang sangat riskan dan tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi masalah-masalah hukum perdata,” kata Yuliandris.
Ia menyebutkan Dinsos Kukar menanungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berjumlah 20. LKSA ini dulunya biasa disebut dengan panti asuhan dan dalam perjalanannya tentu lembaga ini diharapkan harus bisa mengantisipasi kejadian-kejadian terkait hukum. “Kita bisa belajar dengan terjadinya kasus hukum seperti yang dialami oleh anak dari artis Vanesa Angel, itu kan anak dari almarhum diperebutkan hak asuhnya oleh pihak dari perempuan dan laki-laki. Ini menjadi pelajaran kita minimal kita Dinsos bisa mengantisipasi kejadian semacam itu,” sebutnya.
Setelah dilakukan PKS ini diharapkan akan ada pertemuan yang lebih intensif lagi antara pihak Dinsos Kukar dengan Seksi Datun Kejari Kukar untuk menyusun rencana kegiatan dari hal-hal apa saja yang tertuang di dokumen PKS yang telah ditandatangani. “Yang kita harapkan dari PKS ini memberikan pencerahan kepada Dinsos dengan informasi mengenai hal-hal perdata dan lainnya, kami masih awam mengenai masalah perdata yang mungkin terjadi di Dinas Sosial, jadi dengan ini kami harap bisa lebih teknis lagi dalam menyikapinya,” terangnya. (*)