Dinsos Kukar Jalin PKS Bersama Kejari Terkait Bidang Perdata dan TUN

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sukses melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara, Rabu (6/11/2024).

PKS Dinsos dan Kejari Kukar dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kukar Jalan Pesut Kelurahan Timbau, Tenggarong ini dilakukan langsung Plt Kepala Dinsos Kukar Yuliandris Suherdiman dan Plh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kukar Sigid J Pribadi. Penandatangan PKS ini turut dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Achmad Fahruji, Kasubag Umum Sarepul dan jajaran staf pejabat struktural Dinsos Kukar, Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Rudi Iskonjaya beserta jajaran staf di lingkungan Kejari Kukar.

Dalam sambutannya Plt Kepala Dinsos Kukar Yuliandris Suherdiman mengatakan perjanjian kerja sama ini dalam tahapannya dilakukan cukup cepat. Diawali dengan diskusi ringan bersama Kasi Datun kemudian memberikan arahan tahapan-tahapan yang dilakukan sehingga pada akhirnya bersepakat dilakukanlah PKS ini.

“Alhamdulillah ini bisa dilakukan, dinas social ini mempunyai tugas yang sangat riskan dan tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi masalah-masalah hukum perdata,” kata Yuliandris.

Ia menyebutkan Dinsos Kukar menanungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berjumlah 20. LKSA ini dulunya biasa disebut dengan panti asuhan dan dalam perjalanannya tentu lembaga ini diharapkan harus bisa mengantisipasi kejadian-kejadian terkait hukum. “Kita bisa belajar dengan terjadinya kasus hukum seperti yang dialami oleh anak dari artis Vanesa Angel, itu kan anak dari almarhum diperebutkan hak asuhnya oleh pihak dari perempuan dan laki-laki. Ini menjadi pelajaran kita minimal kita Dinsos bisa mengantisipasi kejadian semacam itu,” sebutnya.

Setelah dilakukan PKS ini diharapkan akan ada pertemuan yang lebih intensif lagi antara pihak Dinsos Kukar dengan Seksi Datun Kejari Kukar untuk menyusun rencana kegiatan dari hal-hal apa saja yang tertuang di dokumen PKS yang telah ditandatangani. “Yang kita harapkan dari PKS ini memberikan pencerahan kepada Dinsos dengan informasi mengenai hal-hal perdata dan lainnya, kami masih awam mengenai masalah perdata yang mungkin terjadi di Dinas Sosial, jadi dengan ini kami harap bisa lebih teknis lagi dalam menyikapinya,” terangnya. (*)

Dinsos Kukar Jalin PKS Bersama Kejari Terkait Bidang Perdata dan TUN

Berita Terkait

Desa di Kaltim-Kaltara jadi Contoh Pembangunan Hijau, SIGAP Dinilai Mampu Tekan Deforestasi

OJK Kukuhkan Misran Pasaribu Pimpin Kaltim-Kaltara, Fokus Jaga Stabilitas dan Dorong UMKM

Harga Bapokting di Mahulu Pasca Lebaran Relatif Stabil

Banjir Landa Hulu Sungai Selatan, Tim SAR Sabungan Evakuasi Ribuan Warga

Kukar Torehkan Prestasi Nasional

Bupati Lantik Kades Long Beleh Modang

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini