“Bagaimana implementasi sistem nantinya. Kemudian seperti apa kebijakan pemerintah pusat terkait hal ini. Diantara yang sering terjadi di lapangan seperti data kemiskinan kalau dilihat dari data BPS datanya sangat berbeda dengan data yang dimiliki Kukar. Kami ingin mendapatkan informasi yang cukup untuk memastikan bahwa rencana kebijakan kolaborasi antara siskeudes link dengan Bankaltimtara,” kata Sunggono.
Dijelaskannya sekarang yang coba dilakukan Kukar adalah menjadikan BUMDes sebagai agen dalam menyalurkan dana desa. 14 BUMDes Kukar sudah menjadi agen dari BPD untuk menyalurkan dana di desa, karena jarak antara desa dan BPD jauh jadi berinisiatif menjadikan BUMDes sebagai agen semua dana desa bisa tersalurkan, mudahan dengan Siskeudes yang terkoneksi dengan Bankaltimtara bisa lebih lancar. Dengan harapan informasi yang didapat dengan kedatangan ini bisa mendapatkan jalan dan bisa dilakukan setelah kembali ke Kukar nantinya.
Sementara Piono mengatakan, yang sudah berjalan di Kukar terkait penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dimana penggunaan siskeudes sudah diwajibkan di tahun 2020 walaupun masih offline dan baru sebagian desa yang menggunakannya. Setelah pada tahun 2022 akhir dilakukan secara online waktu itu masih menggunakan server dan dicoba dengan menggunakan link Bankaltimtara mengalami kendala.
“Mulai dari tahun 2023 siskeudes berbasis cloud yang difasilitasi Bankaltimtara sejak itu sampai saat ini telah melakukan pembayaran secara non tunai yaitu dengan aplikasi ATKPD Sampai saat ini berjalan dengan permasalahan dan kendala karena masalah teknis,” ujar Piono.
Dalam kesempatan tersebut pimpinan cabang Bankaltimtara Yuni mengatakan Bankaltimtara akhir bulan Oktober mengusahakan sudah menggunakan siskeudes online.
“Bankaltimtara selalu intens terkait siskeudes ini dan akan segera mungkin mengusahakan agar penggunaan siskeudes link bisa terlaksana di semua desa di Kukar dan untuk pelatihan penggunaannya nanti akan dilakukan bagi semua desa biar bisa serentak, semoga bisa lancar kedepannya nanti,” jelasnya.
Selanjutnya Ira menjawab bagian sistem bukan hanya dari keuangan desa tapi ada di e-prodeskel yang menjadi rumahnya semua data dari keuangan desa yang akan bergabung juga dengan SIPD, jadi nanti akan mengintegrasikan semua aplikasi di tahun 2025, karena amanat walidata ada di Kemendagri supaya kementerian lain tidak turun satu – satu.
“Makanya di tahun depan kami akan membuatkan di dalam menu e-prodeskel ada data kemiskinan, data pengangguran, data didesa dan data lainnya yang diperlukan. Ini akan banyak sekali kita butuhkan terutama data kemiskinan, pengangguran, data anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan lainnya. Karena adanya makan siang bergizi gratis. Untuk itu harus disiapkan dari sekarang,” katanya. (adv/prokom06/si/ts)
