Perlunya upaya pencegahan, terlebih lagi lanjut Hero dengan adanya isu perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) maka sangat memungkinkan akan banyak terjadi kasus-kasus TPPO juga bakal terjadi di Kukar apabila tidak ada upaya pencegahan yang masif dilakukan oleh semua stakeholder yang berkewajiban menanganinya.
"Dengan adanya IKN kan banyak janji-janji pekerjaan yang dijanjikan, ini agak sulit ketika TPPO ini terjadi melalui medsos, korban ini harus sadar ketika diiming-imingi pekerjaan tertentu harus dicek benar-benar informasinya harus waspada TPPO ini,.karena gerakannya ini bukan individu tapi terorganisir sehingga proses penuntutan dan penuntasannya tidak mudah," ungkapnya.
Para pelaku TPPO diakui Hero sulit diberantas karena terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang berpengalaman, kita bisa belajar di kota-kota besar seperti di Jakarta dan sebagainya ini sudah menjadi hal yang tidak menutup kemungkinan juga bakal terjadi di daerah Kukar, apalagi industrialisasi juga terjadi di daerah Kukar seperti industri pekerbunan, peternakan dan lainnya yang bisa saja menjanjikan pekerjaan.
"Gerakan ini menjadi upaya bersama bukan hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat semua dan seluruh stakeholder terutama keluarga terdekat dan individunya sendiri juga harus benar-benar bisa mengontrol diri, dalam bermedia sosial harus betul-betul waspada kemudian ada hal meragukan harus segera diinformasikan kepada pihak keluarga atau pihak terdekat sehingga tidak menjadi korban TPPO," harapnya.
Kasus TPPO ini lanjut Hero, pihak DP3A Kukar biasanya mendapatkan laporan dari penegak hukum baik Polda, Polres yang menangani itu dan DP3A disampaikan perihal ini untuk mendampingi korban.
"Biasanya seperti itu dan kasus seperti itu yang muncul karena memang korban ini melaporkan misal ada aduan semacam kekerasan seksual juga misal dijanjikan pekerjaan yang layak namun disana diperjualbelikan. Saya harap peran media untuk melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga betul-betul mendapatkan informasi yang baik," pungkas Hero.
