"Cuman kan hanya 39, padahal ada ratusan perusahaan di Kutai Kartanegara, saya mengimbau para perusahaan yang belum menyampaikan data informasi lowongan pekerjaan nya sehingga keberadaan kami pemerintah kabupaten melalui dinas tenaga kerja itu bisa mengawal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Edi.
Bupati menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah terhadap investasi itu salah satunya untuk penyediaan lapangan pekerjaan, pihaknya juga memahami penyediaan lapangan pekerjaan ini juga ada klasifikasi-nya, makanya langkah Pemkab Kukar melalui program 'Kukar Siap Kerja' itu memberikan pendidikan pelatihan kerja berbasis kepada pasar.
"Jadi kami butuh informasi dulu lowongan pekerjaan, kualifikasi nya apa baru kami berikan pelatihan supaya terkoneksi dengan para perusahaan jadi tidak bisa lagi pelatihan di Distransnaker itu nanti berdiri sendiri ini yang sudah kami perbaiki," terangnya.
Bupati menegaskan pihaknya sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan dalam upaya melakukan rekrutmen berbasis pendidikan dan pelatihan, artinya perusahaan merekrut dulu seperti yang dicontohkan BUMA kontraktor di PT Bayan Group di Kecamatan Tabang.
"Dia (perusahaan, red) itu rekrut dulu anak-anak kampung di sekitar konsesinya baru diberikan pelatihan dan pendidikan, ini sudah berjalan dan masuk tahun ketiga, terus juga ada program pelatihan pendidikan dengan perusahaan batu bara pelatihan mekanik dan supir nah semua yang kita didik kita latih ini sudah masuk di dunia kerja, ini yang selalu saya sampaikan bahwa kami ini butuh informasi dari perusahaan terkait lowongan kerja dan kualifikasinya apa, jadi kami berikan pendidikan dan pelatihan," tegasnya.
Menyikapi arahan Bupati ini, Plt Kepala Distransnaker Kukar, M Hatta menyatakan kesiapannya untuk sukseskan program Kukar Siap Kerja. "Sesuai tagline kami #nyamanbecarikerja, dan Job Fair tema tahun ini Odah Etam Becari Kerja' Alhamdulillah sukses terlaksana, semoga tahun depan semakin banyak lagi perusahaan yang terlibat," harap Hatta. (*)
