"Kegiatan tersebut adalah keperluan birokrasi yang diikuti oleh jajaran DP3A kolaborasi dengan Bappeda Kukar," kata Hero.
Hero menyebutkan jajaran DP3A Kukar dari PPTK, Operator e-Pantau, Tim Teknis Bidang maupun Sub-Bidang dari Bidang, Sub Bidang serta UPTD mengikuti kegiatan ini. Guna menyesuaikan sistem seluruh perangkat daerah di Pemkab Kukar untuk kegiatan tahun 2024.
"Sistem e-Pantau ini sudah berlaku sejak 2021 cuma ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh pihak Bappeda. Sehingga kita perlu pelajari lagi agar nanti pengisiannya sesuai dengan kebutuhan yang ada seperti data pendukung di lapangan. Karena jika tidak sesuai nanti akan bias," jelas Hero.
Hero mengaku, kendala yang tengah dihadapi saat ini adalah penyesuaian. Yakni perlu dilakukannya harmonisasi terhadap laporan-laporan terdahulu yang sistemnya masih dalam penyempurnaan oleh Bappeda beberapa tahun sebelumnya. Untuk itu, melalui kegiatan ini, selain menyelaraskan laporan ke sistem e-Pantau. DP3A Kukar memiliki tolok ukur terkait seberapa jauh kemampuan mereka dalam menggarap anggaran. Serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan tapahannya.
"Sehingga saat laporan akhir tahun nanti dapat muncul akumulasi laporan dalam bentuk digitalisasi. Kami juga berharal hari ini kita bisa tuntaskan e-Pantau dari Januari hingga Maret," tegasnya.
Pada kegiatan ini narasumber menjelaskan tentang pentingnya pengisian e-pantau, jadwal pengisian, teknis pengisian e-pantau, dan dampak jika tidak tepat waktu atau tidak mengisi e-pantau.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono meminta agar Sistem Pemantauan dan Evaluasi (e-Pantau) di situs https://e-pantau.kukarkab.go.id/, agar dimaksimalkan.
“Kita sudah punya e-Pantau, instrumen ini harus dimaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah di Kukar, sebagai alat bantu pelaksanaan program," ujar Sunggono.
Dengan memaksimalkan e-Pantau, maka akan mengoptimalkan serapan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.
Pelaporan yang sudah dilakukan secara berjenjang, dimulai input oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Esselon 4 atau Pejabat Fungsional, yang kemudian dilakukan Approve/verifikasi pelaporan oleh Kabag/Kabid/Esselon 3, dan signed pelaporan oleh Kepala OPD. (*)
