KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) optimis pada tahun ini penilaian Kota Layak Anak (KLA) bisa naik predikat menjadi Nindya.

Kepala DP3A Kukar Bambang Arwanto mengatakan, selama beberapa tahun berturut-turut KLA Kukar berada di predikat Madya, dan tahun lalu hanya berjarak 10 point' saja agar predikat ini menyentuh kategori paling atas yaitu Nindya. "Optimis menuju Nindya tahun ini, kita kemarin kurang 10 point' saja, jadi kita optimis lah bisa predikat Nindya di tahun ini," kata Bambang.

Untuk menuju target itu, DP3A sudah melakukan penguatan di berbagai variabel yang masuk dalam penilaian, diantara variabelnya yaitu ruang bermain ramah anak, pusat informasi sahabat anak, rumah ibadah ramah anak, sekolah ramah anak dan perpustakaan ramah anak.

 "Kita juga sekarang sudah ada Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dan ini menjadi variabel untuk penilaian kota layak anak, mudah-mudahan kalau 10 point' kita berharap bisa lebih dari target, pointnya harus diatas 800 untuk Nindya. Kita kemarin 790 point', penguatan variabel tadi akan kita lakukan dengan kolaborasi semua stakeholder terlibat terutama juga pada sektor private-nya," sebutnya.

Dirinya mengaku optimis dengan target naiknya predikat KLA Kukar ini di tahun 2024. Tentu hal ini diperkuat lagi dengan keberadaan APSAI Kukar. 

"Kita juga sudah ada APSAI yang diketuai pak Desman, dan saya lihat juga pak Desman banyak inisiatif nya juga mengumpulkan teman-teman pengusaha lain bagaimana memberikan perhatian di ruang publik untuk kepentingan anak, dan sekarang banyak sekali taman baru sebagai ruang bermain ramah anak yang juga dibangun oleh pengusaha sebagai CSR, ini akan kita gandeng APSAI untuk kemudian merubah taman ini menjadi ruang bermain," tegasnya.

Untuk diketahui, KLA merupakan Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. (*)