Kepala Bapenda Kukar, Bahari Joko Susilo mengatakan konsinyering ini adalah kegiatan rutin dilakukan per-semester dengan diawasi langsung oleh Bank Indonesia.
"Penginputan indeks elektronik digitalisasi transaksi pemerintah daerah ini dilakukan per semester dalam satu tahun itu dua kali kalau di semester 1 itu dilaksanakan di bulan Juli ini semester 2 di awal Desember ini untuk mengukur indeks elektronifikasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan seluruh Indonesia untuk wilayah Kaltim itu dikoordinir oleh Bank Indonesia untuk menginput secara bersama-sama," kata Joko kepada korankaltim.com, Jumat (8/12/2023) pagi ini.
Adapun indeks ETPD Kukar sudah dalam posisi bagus dengan nilai 94,95 persen artinya dalam posisi sudah digital dari urutannya yakni maju, berkembang dan digital.
"Digital ini urutan paling tinggi, adapun upaya untuk mempertahankannya kita harus melakukan upaya-upaya transaksi non tunai," ujar Joko.
Untuk antar instansi pemerintahan, Kukar sudah sangat bagus dalam hal transaksi non tunai, tinggal didorong lebih masif lagi antara masyarakat dan masyarakat. Joko menegaskan, Kukar harus membangun ekosistem digitalisasi dari transaksinya itu, sehingga saat ini dan kedepan diharapkan tidak ada lagi secara tunai, tapi semuanya diarahkan ke non tunai.
"Sudah pakai Qris pakai barcode pakai virtual account, harapannya itu terus makin terbangun terus kita tingkatkan tujuan kita kan mendigitalisasi transaksi non tunai sehingga semuanya terpantau jadi nanti misalnya untuk pembayaran retribusi mana yang non tunai mana yang masih tunai itu nanti bisa terpantau ada ceklisnya di aplikasinya itu jadi kita bisa mengikuti," tutup Joko.
Editor: Aspian Nur