“Penandatanganan kesepakatan kinerja antara camat dengan kepala desa untuk pengawasan pajak daerah jadi selama ini kan pajaknya kan di Bapenda, sekarang itu mau dibagikan ke kecamatan dan desa, berkaitan dengan pajak itu meskipun itu tugas utamanya Bapenda tapi juga bisa dibantu oleh teman-teman Kecamatan dan Desa,” sebut Bahari.
“Sesuai dengan kemampuannya dan di mereka juga kan lokusnya, jadi mengawasi bersama untuk meningkatkan pendapatan masing-masing desa, seperti Pajak Bumi Bangunan dan lainnya yang termasuk pajak daerah,” imbuhnya.
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah. Kedepan maka pendapatan pajak daerah yang dihasilkan oleh masing-masing desa di Kukar ini secara utuh kembali lagi untuk menjadi pendapatan desa.
“Jadi yang mendapatkan mereka sendiri berapapun yang mereka dapatkan kembali ke mereka juga untuk pembangunan juga lagi. Bagiannya seluruhnya 100 persen untuk membangun desa,” terang Bahari.
Untuk kegiatan penandatanganan di Kecamatan Kembang Janggut merupakan pertama dilakukan, rencananya seluruh kecamatan akan dilakukan kerjasama pengawasan pajak daerah antar camat dan desa.
“Rencana 2 September nanti kita akan lakukan di Kecamatan Kota Bangun Darat,” pungkas Bahari.
Editor: Aspian Nur
“Penandatanganan kesepakatan kinerja antara camat dengan kepala desa untuk pengawasan pajak daerah jadi selama ini kan pajaknya kan di Bapenda, sekarang itu mau dibagikan ke kecamatan dan desa, berkaitan dengan pajak itu meskipun itu tugas utamanya Bapenda tapi juga bisa dibantu oleh teman-teman Kecamatan dan Desa,” sebut Bahari.
“Sesuai dengan kemampuannya dan di mereka juga kan lokusnya, jadi mengawasi bersama untuk meningkatkan pendapatan masing-masing desa, seperti Pajak Bumi Bangunan dan lainnya yang termasuk pajak daerah,” imbuhnya.
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah. Kedepan maka pendapatan pajak daerah yang dihasilkan oleh masing-masing desa di Kukar ini secara utuh kembali lagi untuk menjadi pendapatan desa.
“Jadi yang mendapatkan mereka sendiri berapapun yang mereka dapatkan kembali ke mereka juga untuk pembangunan juga lagi. Bagiannya seluruhnya 100 persen untuk membangun desa,” terang Bahari.
Untuk kegiatan penandatanganan di Kecamatan Kembang Janggut merupakan pertama dilakukan, rencananya seluruh kecamatan akan dilakukan kerjasama pengawasan pajak daerah antar camat dan desa.
“Rencana 2 September nanti kita akan lakukan di Kecamatan Kota Bangun Darat,” pungkas Bahari.
Editor: Aspian Nur