Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kukar Sunggono yang diwakilkan oleh Kepala Dinsos Kukar Hamly.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Suharningsih mengatakan, sosialisasi ini menyasar pada KPM dari PKH agar masyarakat tahu tentang stunting dan upaya pencegahan.
“Sosialisasi ini kami laksanakan tiga kali, di Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Muara Badak yang akan berkelanjutan dan hadir pada hari ini adalah sebanyak 100 KPM,” kata Suharningsih.
Dinsos menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya salah satunya dari Bank Indonesia wilayah Kalimantan Timur yang menyampaikan materi tentang transaksi digital. “Saat ini kita semua belum sepenuhnya memahami di mana informasi ini sangat bermanfaat sekali khususnya pada KPM di mana program Bansos kita beralih dari transaksi tunai jadi transaksi non tunai, kemudian ada narasumber lainnya yang menyampaikan apa stunting itu sebenarnya dan gejala serta ciri-cirinya,” ungkapnya.
Hal senada ditambahkan Sekretaris Dinsos Kukar, Yuliandris Suherdiman yang menyatakan sosialisasi merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 yang mengatur tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah komitmen pemerintah daerah dalam rangka penurunan stunting di Kutai Kartanegara, ini merupakan salah satu kepedulian atau tanggung jawab kita dinas sosial berusaha untuk menekan atau menurunkan bahkan menghilangkan kasus stunting,” ucapnya.
Di Kutai Kartanegara ini semestinya KPM PKH sudah sewajibnya mempunyai anak yang tidak stunting, karena telah dijamin oleh pemerintah mulai dari 1000 hari pertama kehidupan mendapat bantuan untuk pemenuhan asupan gizi yang digelontorkan setiap tiga bulan sekali.
“Para KPM PKH ini dilibatkan dalam penanganan pencegahan stunting dan pada hari ini adalah upaya aksi yang kita lakukan bersama dengan instansi terkait dalam hal pemberian pengetahuan tentang isu-isu stunting dan PKH untuk wilayah Tenggarong dan sekitarnya bantuan PKH dialokasikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial kepada penerima manfaat berdasarkan komponen pendidikan (anak usia sekolah), komponen kesehatan (ibu hamil dan balita) dan komponen kesejahteraan (lansia dan disabilitas),” tegasnya.
Dalam pendataan tercatat KPM PKH untuk ibu hamil sebanyak 78 orang se Kukar sedangkan keluarga yang memiliki balita sebanyak 1.584. Pentingnya kegiatan sosialisasi terkait informasi stunting dan pola perubahan perilaku masyarakat. “Ini adalah upaya untuk menurunkan angka stunting, semoga dengan adanya kegiatan ini masyarakat menjadi tahu bahwa stunting ini adalah masalah besar dan dampaknya akan kita rasakan 5 - 10 tahun mendatang,” pungkasnya.