Dari Bimtek yang diberikan dengan dipandu langsung oleh Riyadi Hadiwinoto selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kukar, maka Pendamping PKH dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) bisa mengetahui dan memahami ketika data yang dimasukkan ke SIKS-NG itu ditolak atau diterima dikarenakan apa mengetahui dengan pasti penyebabnya.
“Mereka memahami alasannya kenapa data yang mereka input itu apakah ditolak atau diterima, karena dulu itu terutama pendamping PKH itu bisa mengakses tapi itu dulu untuk beberapa tahun lalu, namun sekarang mereka tidak diperkenankan lagi bisa membuka aplikasi SIKS-NG data DTKS itu di SK-kan oleh menteri dan kewenangannya ada di Dinas Sosial, Pak Riyadi sebagai supervisor Pak Sunarko sebagai admin dua orang itu di kabupaten, di provinsi pun tidak ada kalau di desa atau di kelurahan itu ada Puskesos,” jelasnya.
Hamly mengungkapkan untuk di setiap desa ada tiga orang petugas Puskesos dan mereka ini mempunyai akses untuk masuk ke SIKS-NG. Memasukkan data terkait syarat warga yang bisa masuk dalam program pengentasan kemiskinan yang kemudian output-nya itu adalah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
“Maka dipanggil lah TKSK dan pendamping PKH untuk diberikan sosialisasi bagaimana sih alur proses daripada input data SIKS-NG oleh teman-teman Puskesos, ini supaya nyambung selama ini tidak nyambung mereka saling menyalahkan terutama teman-teman pendamping ini kan kalau tidak punya aksesnya bisa membuka jadi mereka minta ke Puskesos, sementara petugas Puskesos ini kan macam-macam ada yang baik ada yang kurang,” ungkapnya.
Padahal sasarannya dari para pejuang social yang ada di kecamatan dan desa-desa ini kan sama saja yakni untuk mengakomodir warga Kukar yang masuk dalam DTKS. “Sama-sama warga kita juga oleh karena itulah kami bersepakat untuk memanggil sama-sama, nanti kita juga akan ada berikan pembekalan lagi untuk teman-teman Puskesos. Kalau Bimtek kemarin yang diundang 18 TKSK dan 89 pendamping PKH,” pungkas Hamly.
