“Sebetulnya kan kanal pembayaran ini kan banyak cuma yang mau dipopulerkan adalah QRIS yaitu salah satu pembayaran yang dianggap mudah murah aman dan keunggulan lainnya. Sebenarnya di masyarakat pun sudah terbiasa terutama yang muda-muda terbiasa belanja online pakai aplikasi dan seterusnya, cuman generasi tua saja yang belum terbiasa,” sebut BJS.
Untuk di kawasan perkotaan masih cukup aman, namun yang belum ialah di kawasan desa-desa, dan saat ini terus disasar secara prioritas yakni kaitannya dengan transaksi yang selama ini menggunakan tunai terus disosialisasi ke arah transaksi non tunai.
“Misalnya di pasar, merchand ke toko yang jualan-jualan begitu kan di Tenggarong saja kita ambil contoh sebagian besar itu masih tunai, nah inilah yang ingin segera kita ubah mereka harus segera beralih, dalam penerapan dan sosialisasinya kami juga bersinergi dengan baik bersama Bankaltimtara,” ungkapnya.
Adapun salah satu langkah yang telah dilakukan Bapenda Kukar melalui tim kreatif nya ialah melakukan pendataan dulu, yaitu sosialisasi perkawasan atau diterapkan system zona ruas-ruas jalan perkotaan yang dianggap ramai terjadi transaksi masyarakat.
“Contoh kemarin itu kita ambil areanya Timbau, kita ambil area yang paling ramai kita harap di zona itu nanti orang-orang yang berjualan itu sudah menggunakan kanal nontunai yang dipasangi QRIS dan sebagian sudah ada memang, tapi baru sebagian kecil bukan sebagian besar,” terangnya.
Dan itu nanti ada dua, satu sosialisasi ke toko supaya menggunakan itu, yang kedua ke masyarakatnya selaku pembeli mereka juga harus terbiasa menggunakan QRIS.
“Karena ada kejadian, toko menyediakan QRIS tapi masyarakatnya tidak mau menggunakan, si merchant atau pihak toko pun tidak mendorong orang untuk menggunakan itu, harusnya dua-duanya memang ketika belanja kemanapun harus menanyakan ini ada QRIS-nya atau tidak, kalau misalnya ada kita upayakan membayar memakai QRIS, kalau misalnya belum ada ya saya tanya kenapa belum pakai,” terangnya.
Selain sosialisasi secara formal kedinasan, sosialisasi juga rutin dilakukan oleh pejabta structural jajaran Bapenda Kukar, semisal dengan menyarankan terus kepada masyarakat yang ingin membayar diusahakan diberikan edukasi, artinya diarahkan orang itu membayarnya dengan QRIS, karena kalau tidak demikian maka orang lambat laun tidak terbiasa dengan tunai karena beralih ke non tunai.
“Jadi ini memang mengubah kebiasaan, memang itu perlu waktu cuman percepatannya ini yang sedang diupayakan bersama, harus cepat jangan nunggu 10 tahun dan target dari Bapenda itu kan 2025 sudah dominan di atas 50 persen, justru kalau saya sendiri berharap di 70-80 persen,” bebernya.
Saat ini untuk di lingkungan pemerintah daerah, transaksi digitalisasi sudah berlangsung seluruhnya baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah hingga antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik itu pendapatan maupun belanja semuanya sudah 100 persen.
“Sudah 100 persen kalau di pemerintahan, tinggal yang di lingkup masyarakat. Jadi dengan digitalisasi keuangan daerah tentu akan mempermudah untuk pembangunan daerah, bisa melakukan evaluasi di mana sektor yang kuat dan akhirnya nanti ke depan kita bisa memetakan Oh di sini pendapatan kita yang bagus jadi masyarakat juga berperan. Apa sih untungnya menggunakan aplikasi non tunai ya secara gampang gini kalau bagi si pembeli dia harusnya itu lebih memudahkan karena kita tidak perlu repot-repot membawa uang cash lagi,” ujarnya.
Selain mempermudah dan lebih praktis, penggunaan transaksi non tunai juga akan meringankan kerja pemerintah berkaitan dengan penggunaan uang-uang fisiknya di masyarakat. Ketika uang fisik tidak lagi banyak beredar berarti akan terjadi efisiensi, artinya pemerintah juga tidak akan banyak mencetak uang lagi dan yang berikut data-datanya juga akan lebih bagus, yaitu data-data transaksi akan lebih ter-cover.
“Kemudian juga jika selama ini kan kalau di pasar tuh uang-uang receh ada untuk kembalian itu kan kadang bentuknya sudah tidak higienis dan kadang-kadang repot mencari uang kembalian dan dengan QRIS kan tidak perlu uang kembalian, harusnya jadi justru lebih mudah tanpa uang kembalian tanpa harus memegang uang-uang kembali lagi dan cepat kalau pakai uang kan repot buka dompet lagi kalau pakai transaksi non tunai tinggal klik jalan,” paparnya.
Jadi secara keseluruhan pasti akan menguntungkan semua pihak baik pemerintah maupun masyakarat umum, tinggal bagaimana semuanya untuk mencoba kebiasaan baru, karena lebih mudah, lebih murah dan lebih aman.
“Kalau tidak mencoba memang terpikirkan kok ribet ya, padahal justru lebih mudah makanya untuk layanan sendiri itu kan memang harus tersedia secara lebih mudah misalnya jaringan internet yang tersedia dengan baik terlebih harus menyeluruh se-Kukar yang geografinya sangat luas,” tutupnya.
