Dinsos Kukar Pastikan Pemerintah Hadir

Hal ini diwujudkan dengan tercapainya persentase keikutsertaan BPJS Kesehatan Kukar sebanyak 95 persen. Atas hal ini Pemkab Kukar mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Pemerintah Pusat.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS dan Pemerintah Pusat untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat pra sejahtera di bawah angka kemiskinan. Pemerintah dalam hal ini hadir untuk masyarakat,” kata Kepala Dinsos Kukar Hamly, Kamis (22/3).

Pemda, kata Hamly, kolaborasi dengan pusat agar masyarakat yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dibantu iurannya baik melalui APBN maupun APBD sebagaimana diatur dalam Permensos 21/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Mengacu peraturan tersebut, yang dimaksud fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Sedangkan orang tidak mampu yaitu orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

Editor: Koran Kaltim

Dinsos Kukar Pastikan Pemerintah Hadir

Berita Terkait

Desa di Kaltim-Kaltara jadi Contoh Pembangunan Hijau, SIGAP Dinilai Mampu Tekan Deforestasi

OJK Kukuhkan Misran Pasaribu Pimpin Kaltim-Kaltara, Fokus Jaga Stabilitas dan Dorong UMKM

Harga Bapokting di Mahulu Pasca Lebaran Relatif Stabil

Banjir Landa Hulu Sungai Selatan, Tim SAR Sabungan Evakuasi Ribuan Warga

Kukar Torehkan Prestasi Nasional

Bupati Lantik Kades Long Beleh Modang

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini