“Alhamdulillah sudah jauh terlampaui sudah sekarang di Rp130 miliar untuk persentasenya itu 120 persen dari target yang ditetapkan Rp110 miliar, kita sudah tercapai Rp 130 miliar. Ini yang sudah tercapai sekarang,” kata BJS sapaan akrab Kepala Bapenda Kukar.
Nilai Rp130 miliar ini sebenarnya adalah target pendapatan Kukar untuk di tahun 2023 mendatang. Artinya ini sebuah langkah jitu yang di tempuh Bapenda bahwa target pendapatan tahun depan justru sudah terlampau di tahun sekarang. Adapun target di tahun 2023 meskipun ditetapkan sebesar Rp 130 miliar namun dirinya telah mengintruksikan ke seluruh jajarannya agar mampu mencapai target pendapatan yang ditetapkan pada tahun 2024 yakni Rp160 miliar.
“Target pendapatan tahun depan justru sudah tercapai dan tahun depan lagi kita harapkan walaupun kita targetkan Rp 130 miliar, tapi harapan kami sesuai Renstra kami kita mampu di angka Rp 160 miliar yang merupakan target pendapatan di tahun 2024. Itu jadi target dan target pendapatan ini sudah kita tarik satu tahun ke depan, dan tahun depan kita tarik target pendapatan yang untuk dua tahun ke depannya lagi,” ungkapnya.
Keberhasilan Bapenda mampu mencapai target pendapatan bahkan melampaui target ini adalah hasil dari upaya dan langkah-langkah kerja cerdas yang dilakukan, selain aktif sosialisasi tentang pajak daerah, digitalisasi layanan juga terus digalakkan oleh Bapenda Kukar.
“Bagaimana melakukan pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak, kemudian inovasi terkait dengan pelayanan sehingga masyarakat itu nanti ketika mereka kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya, Bapenda itu selalu siap dan senantiasa mendekatkan pelayanan melalui inovasi yang terkait dengan pajak online. Jadi mereka tidak perlu datang ke kantor tidak perlu ke mana-mana. Dari rumah saja akses dari hp sudah bisa terlayani kewajiban pajaknya,” terangnya.
Selain itu juga langkah akselerasi-akselerasi pajak secara online terus dilakukan oleh Bapenda. Dan bagi siapa saja yang memerlukan layanan bisa menghubungi petugas Bapenda yang siap 24 jam untuk melayani.
“Kalau tidak telepon saya saja. Kita akan layani . Dan yang kedua administrasi yaitu kita akan kembangkan organisasi dengan sistem Siapda. Kita update terus untuk memaksimalkan pemungutan pajak daerah. Kita bisa kemudian melihat apakah target-target ini nanti kira-kira perlu kita perbaiki atau ketika ada hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan cepat kita koreksi kebijakan-kebijakannya,” ujarnya.
Selain dari segi administrasi, Bapenda juga rutin melakukan sosialisasi dan pengawasan atau evaluasi, sehingga inovasi terkait dengan sosialisasi yang dulu tatap muka dan sebagainya itu sudah dikembangkan lagi melalui pelaksanaan Expo.
“Kemudian kita juga melakukan kunjungan langsung ke beberapa kecamatan dan sekarang ini kita dekatkan dengan forum RT, karenakan di setiap desa itu ada forum RT, sehingga ketika kita datang ke desa kita kumpulkan dan kita berikan pemahaman bagaimana forum RT ini nanti menjadi penyambung antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat,” bebernya.
Menurutnya, para Ketua RT adalah figur yang memahami kondisi riil di daerahnya masing-masing terkait dengan potensi pendapatan pajak daerah.
“Terkait dengan kondisi wajib pajak di wilayah masing-masing itu kan Pak RT yang paling tahu. Apakah ada warung baru atau penginapan bangunan perhotelan atau bahkan bangunan rumah baru yand dibangun. RT yang menjadi informan kunci kami hingga pemerintahan yang paling bawah, sehingga nanti pasti nambah lagi pajaknya dan sumber potensi pajak kita,” terangnya.
Selain memaksimalkan peran forum RT, BJS menegaskan dalam pengelolaan dan manajemen pengawasan pajak perlu dilakukan sebagai sebuah seni dalam bekerja, hal ini diharapkan agar para petugas ujung tombak layanan perpajakan daerah tidak merasakan kejenuhan.
”Ini perlu kontinyuitas. Jangan sampai setelah kita dorong tapi kita tidak awasi, nanti teman-teman itu jenuh,” pungkas BJS. (*/kk)